Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
FORUM Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI) sepakat merevitalisasi kawasan tugu koperasi di Tasikmalaya menjadi kawasan bisnis komersial, namun tetap menjaga warisan historis perkoperasian di daerah tersebut.
"Selain membangun hotel dan mall, kami akan mendirikan museum koperasi lengkap dengan dioramanya, sehingga jika nanti orang mencari data dan fakta sejarah koperasi, maka kota Tasikmalaya akan jadi referensi," kata Ketua Umum Forkom KBI Iwan Setiawan.
Hal itu diungkapkannya usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pusat Koperasi Kabupaten/Kota Tasikmalaya (PKKT), Rabu (26/6) di Hotel Prama Grand Preanger, Bandung, Jawa Barat..
Momen bersejarah itu, karena untuk pertama kali koperasi besar berkolaborasi membangun bisnis bersama, dihadirii Menteri Koperasi UKM AAGN Puspayoga, Walikota Budi Budiman, Wakil Walikota M.Yusuf, Kepala Dinas Koperasi UKM Jabar Kusmana Hartaji, Ketua PKKT Duyeh Suparya dan sekitar 200 orang pegiat koperasi Jabar.
Dari Kementerian Koperasi UKM hadir Sesmenkop UKM Rully Indrawan, Deputi Pembiayaan Yuana Sutyowati, dan Deputi Restrukturisasi Usaha Kadir Damanik.
Baca juga : Revolusi Industri Dorong Koperasi makin Dikenal Milenial
Sedangkan anggota Forkom KBI diwakili Sekjen KBI Irsyad Muchtar, Kamaruddin Batubara (Kopsyah BMI), Tumbur Naibaho (KMM), Rimond B Sukandi (Koapgi), Bambang Widjanarko (Koperasi Astra), Aun Gunawan (KPBS), Ihin Solihin (Kopkar Pinto Deli), dan KPSBU Lembang.
Iwan menjelaskan, pihaknya akan bekerja maraton guna menindaklanjuti MoU tersebut menjadi perjanjian kerja sama yang kuat dan legal antar kedua belah pihak.
"Untuk gambaran lengkap dan prospektus gedung komersial ini akan kami sampaikan kepada seluruh anggota dalam sarasehan forkom yang akan berlangsung pada 12 Juli nanti di Purwokerto bertepatan dengan puncak perayaan hari koperasi ke 72," ujarnya.
Komitmen awal persiapan pembangunan kawasan komersial itu sementara didukung antara lain oleh KSP Makmur Mandiri, KSP Sejahtera Bersama, Kopsyah BMI, Koperasi Astra, dan Koperasi Awak Pesawat Garuda.
Saat Launching produk di Purwokerto nanti, dukungan diharapkan kian bertambah melalui komitmen penyertaan saham dari koperasi besar lainnya.
Dalam sambutannya Menkop-UKM Puspayoga mengaku terkejut engan pemaparan rencana pembangunan kawasan tugu koperasi tersebut.
Ia tak menyangka jika Forkom KBI bisa lebih cepat dan kompak menggalang bisnis antar koperasi.
"Awalnya saya dan Pak Irsyad hanya kongkow-kongkow ngopi bareng di gedung Smesco sambil ngobrol lepas soal koperasi. Belakangan Pak Irsyad ngajak ngomong lebih serius untuk menggalang sinergi bisnis antar koperasi. Karenanya saya undang untuk ngobrol serius di rumah saya di Denpasar Bali yang waktu itu dihadiri sekitar 30 koperasi besar," ungak Puspayoga.
Dari hasil pertemua itu, disepakati untuk menyinergikan berbagai peluang bisnis yang bisa digarap bersama oleh koperasi besar. Menkop mengajak pegiat koperasi menatap ke depan untuk pengelolaan usaha koperasi yang lebih baik.
Di berbagai negara maju, bisnis yang dikelola koperasi tumbuh subur dan memainkan peran ekonomi yang signifikan bagi negara yang bersangkutan.
"Federasi Koperasi Pertanian Zen-noh di Jepang, Koperasi Retail Fair Price di Singapura, tumbuh membanggakan bagi negara tersebut. Saya tak mau set-back dengan apa yang salah dengan koperasi kita di masa lalu. Yang saya ingin, mari mulai hari ini kita melangkah bersama untuk pengembangan bisnis koperasi Indonesia yang lebih baik ke depan," pungkas Menkop. (OL-7)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved