Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengapresiasi laporan program kerja yang telah dilakukan Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) selama 2018.
Capaian program kerjanya sudah dilaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat.
"Sebagai sebuah ormas, FKDB ternyata benar-benar mandiri. Mereka tak hanya menghidupkan organisasi secara internal, tapi juga bisa membantu orang lain. Ini yang sangat jarang dilakukan ormas lain sehingga muncul stigma negatif. Apa yang dilakukan FKDB bisa menghapus stigma itu," tegas Kabid Wasbang dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi, Edyatna Susila, Kamis (30/5).
Pelaporan kerja tahunan berupa update profil dan kegiatan selama 2018 diserahkan Sekjen FKDB Entus Wahidin A.Q, Selasa (28/5).
Baca juga : FKDB: Pupuk Batubara Tingkatkan Hasil Pertanian 45%
Laporan tahunan tersebut hal wajib sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 17/2013, Peraturan Pemerintah Nomor 58/2016, UU Nomor 2/2017, dan UU Nomor 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Yang kami butuhkan selama ini ya seperti FKDB. Ini yang dinamakan mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Kami berharap kehadiran FKDB bisa terua memberikan manfaat kepada masyarakat luas," kata dia.
Ketua Umum FKDB, Ayep Zaki, menuturkan selama ini FKDB konsen membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di kalangan masyarakat seperti kemiskinan dan kebodohan.
Penyelesaian masalah itu merupakan bagian dwi program utama kerja pada sektor pendidikan dan ekonomi.
"Dua sektor ini sangat krusial dan memiliki relevansi yang kuat," ujar Ayep Zaki.
Pada tahun lalu, lanjut Zaki, FKDB membina 247 unit usaha di 28 provinsi. Di samping itu juga membina sarana pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Doa Bangsa, SMP Doa Bangsa, SMA Doa Bangsa, dan SMK Doa Bangsa.
"Selain itu kami program unggulan yang lainnya yakni kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas para petani dan Wira Usaha Fakir Miskin-Anak Yatim (WAY FAR)," jelasnya.
Zaki optimistis ke depan kedaulatan pangan di Indonesia bisa terwujud dengan salah satu barometernya melihat kemajuan FKDB selama 2018.
"Dengan begitu, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud," pungkas Zaki. (OL-8)
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
Benar, dia korban tindak pembunuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved