Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengapresiasi laporan program kerja yang telah dilakukan Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) selama 2018.
Capaian program kerjanya sudah dilaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat.
"Sebagai sebuah ormas, FKDB ternyata benar-benar mandiri. Mereka tak hanya menghidupkan organisasi secara internal, tapi juga bisa membantu orang lain. Ini yang sangat jarang dilakukan ormas lain sehingga muncul stigma negatif. Apa yang dilakukan FKDB bisa menghapus stigma itu," tegas Kabid Wasbang dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi, Edyatna Susila, Kamis (30/5).
Pelaporan kerja tahunan berupa update profil dan kegiatan selama 2018 diserahkan Sekjen FKDB Entus Wahidin A.Q, Selasa (28/5).
Baca juga : FKDB: Pupuk Batubara Tingkatkan Hasil Pertanian 45%
Laporan tahunan tersebut hal wajib sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 17/2013, Peraturan Pemerintah Nomor 58/2016, UU Nomor 2/2017, dan UU Nomor 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Yang kami butuhkan selama ini ya seperti FKDB. Ini yang dinamakan mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Kami berharap kehadiran FKDB bisa terua memberikan manfaat kepada masyarakat luas," kata dia.
Ketua Umum FKDB, Ayep Zaki, menuturkan selama ini FKDB konsen membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di kalangan masyarakat seperti kemiskinan dan kebodohan.
Penyelesaian masalah itu merupakan bagian dwi program utama kerja pada sektor pendidikan dan ekonomi.
"Dua sektor ini sangat krusial dan memiliki relevansi yang kuat," ujar Ayep Zaki.
Pada tahun lalu, lanjut Zaki, FKDB membina 247 unit usaha di 28 provinsi. Di samping itu juga membina sarana pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Doa Bangsa, SMP Doa Bangsa, SMA Doa Bangsa, dan SMK Doa Bangsa.
"Selain itu kami program unggulan yang lainnya yakni kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas para petani dan Wira Usaha Fakir Miskin-Anak Yatim (WAY FAR)," jelasnya.
Zaki optimistis ke depan kedaulatan pangan di Indonesia bisa terwujud dengan salah satu barometernya melihat kemajuan FKDB selama 2018.
"Dengan begitu, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud," pungkas Zaki. (OL-8)
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved