Tunjangan belum Dibayar, Dokter di Kotabaru Mogok Kerja

AKSI mogok dokter di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sudah berlangsung sejak pekan lalu. Kondisi itu dipicu oleh tunjangan dokter bulan Maret-April yang belum juga dibayarkan pemkab setempat.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kotabaru Muhammad Amin mengatakan aksi mogok kerja ini terjadi akibat adanya beberapa permasalahan di lapangan.

"Puskesmas tetap melayani pengobatan gawat darurat. Namun untuk poli umum pasien tidak dilayani oleh dokter, hanya tenaga kesehatan biasa," kata Amin kepada wartawan, Jumat (10/5).

Beberapa poin permasalahan yang menjadi tuntutan para dokter sudah diselesaikan. Tetapi tunggakan pembayaran tunjangan Maret-April 2019 untuk dokter yang bekerja diseluruh puskesmas Kabupaten Kotabaru hingga kini belum terselesaikan.

"Para dokter menunggu penyelesaian tunggakan tunjangan ini baru kembali bertugas," ujarnya.

Baca juga: Puluhan Orang Terinfeksi HIV, Dokter di Pakistan Ditangkap

Seperti diberitakan sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Kotabaru mengeluarkan surat perintah kepada para dokter puskesmas untuk menutup sementara poli umum dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Penutupan layanan poli sementara ini dimulai sejak Sabtu (4/5) pekan lalu.

Surat perintah IDI cabang Kotabaru teregistrasi No 55/IDI.Cab/KTB/V/2019 berisikan tentang belum diselesaikannya tunggakan pembayaran tunjangan (Maret-April 2019) untuk dokter yang bekerja di seluruh puskesmas Kabupaten Kotabaru. Serta belum didistribusikannya pembayaran nonkapitasi BPJS sejak Februari 2018 ke seluruh puskesmas di Kotabaru.

Sikap IDI Kotabaru disebut bagian dari keinginan memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Kotabaru. Mereka tak mau kebobrokan sistem di dinkes dan pemkab membuat pola sistem kesehatan menjadi kacau.

Aksi mogok kerja para dokter puskesmas di Kotabaru ini mendapat tanggapan anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saifuddin. Menurutnya, aksi mogok seharusnya tidak perlu terjadi apapun alasannya. Para dokter harus mementingkan kepentingan masyarakat.

"Layanan kesehatan harus melihat sisi kemanusian mengingat masyarakat sangat memerlukan bantuan pelayanan kesehatan. Kami minta pemkab dan dinas setempat segera menyelesaikan masalah tersebut," tutur Lutfi.(OL-5)