Kepala BNPB Minta Pembangunan Pertimbangan Risiko Bencana

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo menegaskan, pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan pembangunan berbagai infrastruktur dan kawasan sudah seharusnya mempertimbangkan pula risiko dan dampak kebencanaan yang dapat timbul di kemudian hari.

Sebab jika bangunan dan fasilitas umum terkena bencana, biaya untuk rekonstruksi dan rehabilitasi cukup besar.

"Sudah saatnya pembangunan selalu berorientasi pada kebencanaan dan menerima masukan dari pakar karenanya peneliti harus banyak diberi ruang," kata Kepala BNPB Doni Monardo pada  kuliah umum di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (2/5).

Lebih lanjut Doni Monardo mengungkapkan, bencana alam yang paling banyak terjadi ialah puting beliuang dan banjir serta longsor.

"Tahun 2019 ini, kejadian puting beliung naik signifikan, ada 628 kejadian, lalu banjir 446 kejadian dan longsor 434 dan karhutla 56. Kenapa ini terjadi? Karena ada ada perubahan iklim dan intensitas hujan tinggi akhir akhir ini," katanya.

Baca juga: Bencana Alam di 2019 Renggut 325 Korban Jiwa

Dalam kuliah umum yang bertajuk 'Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita', Doni menuturkan selama empat bulan ia menjabat kepala BPNB ia menemukan banyak sektor kebencanaan yang harus dibenahi. Sebab saat ini telah terjadi perubahan fenomena bencana alam dan perubahan iklim.

Menurutnya sudah saatnya para kepala daerah bersama aparatur memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui mitigasi benacan untuk mengurangi risiko bencana. 

Ia beranggapan pelayanan publik yang paling baik bukanlah soal pelayanan administrasi semata namun berusaha melindungi nyawa manusia dari dampak bencana. Menurutnya, peristiwa bencana alam akan terjadi dan selalu berulang.  

"Pelayanan publik terbesar ialah menyelamatkan ribuan nyawa manusia. Jangan sampai kita membiarkan banyaknya korban jatuh. Peristiwa alam itu akan selalu berulang namun kapan waktunya, kita tidak ada yang tahu," ujarnya.

Menyinggung penambahan alat peringatan sistem peringatan dini tsunami, Doni menegaskan, langkah itu akan menjadi sia-sia jika tidak diikuti dengan penjagaan dan perawatan peralatan tersebut.

Ia kemudian menyebutkan, selama ini telah memiliki 26 buoy. Namun ternyata tidak berfungsi saat peralatan tersebut dibutuhkan.

Dikatakan, sistem peringatan dini tsunami kedepan perlu penjagan yang melibatkan aparat keamanan seperti halnya penjagaan alat strategis nasional.

Selain teknologi, imbuhnya, kearifan lokal masyarakat juga perlu diadopsi untuk menguarangi risiko bencana dengan memanfaatkan vegetasi untuk mereduksi dampak tsunami, salah satu yang akan ia lakukan menanam banyak pohon di sekitar bandara baru DIY.

"Kita buat vegetasi dengan tanaman tertentu sebagai sebuah solusi, saya akan kirim pohon yang umurnya bisa sampai ratusan tahun seperti pohon pule dan pohon palaka dari Maluku," katanya.

Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Muhamad Sadly mengatakan tantangan terbesar BMKG dalam memberikan sistem informasi peringatan dini bencana adalah melakukan inovasi teknologi untuk meningkatkan kemampuan sistem peringatan dini dalam deteksi bencana.
 
"Kita ingin melakukan lompatan inovasi agar jadi cepat, tepat, akurat, luas jangkauan, atraktif dan mudah dimengerti," katanya.

Fenomena anomali kegempaan di wilayah Indonesia semakin meningkat frekuensinya sehingga perlu diminimalisasi dampak risiko gempa bumi dan tsunami.  

"Tahun 2013 ada 4.234 frekuensi gempa dan sekarang 2018 ada 11.920 frekuensi jumlah gempa," katanya.

Dengan meningkatnya jumlah frekuensi gempa tersebut, pihaknya berencana memasang lebih banyak sistem peringatan dini tsunami dan sensor seismik gempa. 

"Untuk alat monitoring sistem informasi gempa bumi dan tsunami ini kita dapat alokasi anggaran sekitar 1 triliun untuk masa tiga tahun," katanya. (A-5)