Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 8 TPS di Kota Makasar Sulawesi Selatan. PSU tersebut akan digelar pada 27 April 2019.
"Iya, paling lambat 27 April mendatang akan dilakukan PSU, karena itu hari terakhir," kata Komisioner KPU Kota Makassar, Gunawan Mashar, Selasa (23/4).
PSU tersebut, menurut Gunawan, akan dilakukan serentak. KPU akan mengumumkan lebih lanjut jumlah TPS yang akan dilibatkan. "Saya umumkan setelah koordinasi kembali dengan PPK, PPS, dan KPPS untuk pemantapan," ucapnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar memang merekomendasikan 8 TPS untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di Makassar. Adapun untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu merekomendasikan 52 TPS ke KPU untuk digelar PSU.
"Ada 52 yang sudah direkomendasikan pemungutan suara ulang (PSU)," kata anggota Bidang Pengawasan Bawaslu Sulsel, Amrayadi.
Pemungutan suara ulang, menurut Amrayadi, akan dilakukan di 13 kabupaten/kota di Sulsel. PSU direkomendasikan terkait adanya dugaan pemilih yang mencoblos tidak sesuai prosedur.
"Semua kabupaten/kota di Sulsel. Rata-rata terkait adanya tidak ber-KTP setempat dan juga haknya bukan di wilayah," jelas Amrayadi. (A-2)
POLDA Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan kesiapan dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada tahun 2024, di Kabupaten Barito Utara berjalan aman, nyaman dan kondusif.
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan anggaran untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua 2024 belum sepenuhnya cair.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Daerah yang menggelar PSU besok adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan diskusi khusus dengan MK untuk membahasPSU berulang
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan, personel yang disiagakan terdiri dari 1 SSK Brimob dan 1 SSK Dalmas Samapta.
Mereka yang mengikuti retret pada gelombang kedua ini merupakan pemenang dari hasil pemungutan suara ulang (PSU).
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved