Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
LEBIH dari tujuh ratus orang alumni dari hampir seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Sumatera Barat mendeklarasikan diri mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024.
Deklarasi yang dilakukan di Ballroom Hotel Mercure Sabtu (6/4) itu, bertajuk Intelektual Sumbar berSATU.
Deklarasi ini mendapatkan dukungan dari sejumlah organ relawan dari seluruh wilayah di Sumbar serta tokoh Minangkabau di antaranya adalah Dt. Bagindo M. Leter dan Shofwan Karim yang juga sekaligus sebagai Dewan Pembina Aliansi Alumni Perguruan Tinggi Sumatra Barat.
Deklarasi Intelektual Sumbar berSATU ini dihadiri oleh M. Luthfi (Menteri Perdagangan era SBY) serta Tokoh Minang Jendral TNI (Purn) Fachrur Razi, Fahmi Idris, Firdaus HB dan beberapa tokoh miangkabau yang berkiprah di kancah nasional.
"Aliansi Alumni Perguruan Tinggi Sumatera Barat sebagai bagian dari kaum intelektual yang terdidik dan rasional merasa bertanggungjawab mendorong upaya bersama dalam menangkis berbagai narasi politik yang tidak mendidik dan membodohi rakyat," kata Deviza Novita, ketua pelaksana yang membacakan naskah deklarasi tersebut.
Baca juga : Relawan Reliji Sebar Tabloid dan Brosur Tangkal Hoaks terhadap 01
Deviza juga menyoroti banyaknya narasi berbentuk kebohongan, fitnah, intoleransi, serta ujaran kebencian yang terlontar dalam perjalanan kontestasi Pilpres 2019 hingga saat ini.
"Karena itu sebagai bagian dari tanggungjawab kaum intelektual, Aliansi Alumni Perguruan Tinggi Sumatra Barat yang telah terkonsolidasi di dalam Intelektual Sumbar berSATU memandang pentingnya mendorong upaya bersama dalam menangkis berbagai narasi politik yang tidak mendidik dan membodohi rakyat serta meminimalisir gejala meningginya apatisme politik dan besarnya massa mengambang terutama di akar rumput, intelektual maupun millenial melalui berbagai aksi konkrit," sambung Deviza.
Deklarasi dimeriahkan dengan tari pasambahan saat menyambut kedatangan M. Luthfi dan Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Selain itu juga ada penampilan saluang dan rabab yang dikenal sebagai media penyampai pesan khas minangkabau.
Selain dari Alumni Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Barat, deklarasi ini juga diduung oleh Alumni UI, UGM, Unpad.. Sejumlah organ reklawan Jokowi-Amin juga turut hadir dalam deklarasi tersebut.
"Deklarasi ini kami sampaikan dengan penuh kesadaran dan wujud kecintaan mendalam kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandas Deviza mengakhiri pembacaan Dekkarasi. (OL-8)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved