Farhan Fokus Masalah Konservasi Bandung Utara

POLITISI Partai NasDem Muhammad Farhan fokus dalam menangani banjir yang kerap melanda Bandung.

"Kalau saya terpilih dan ditempatkan di Komisi IV DPR, saya akan meminta perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memerhatikan konservasi tanah resapan air di KBU (kawasan Bandung Utara). Karena eta biang kerokna ya," kata Farhan dalam keterangan tertulis yang diterima mediaindonesia.com, Jumat (4/4).

Jika ditempatkan di Komisi V, dia akan fokus dalam masalah pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Bandung Raya. Menurut dia, hal itu merupakan tanggung jawab dari provinsi.

"Kalau saya tidak ada di dua-duanya, yang saya harus lakukan adalah bagaimana membangun jejaring penanggulangan bencana dan penanggulangan korban bencana bersama dengan kementerian sosial atau dinas sosial serta Tagana, itu saja," katanya.

Baca juga: Muhammad Farhan Bukan sekadar Ikut Mencaleg

Pakar Tata Ruang Kota Nirwono Joga melihat masalah banjir di kawasan Bandung Raya dapat diselesaikan jika ada koordinasi yang baik antara pemerintah kota/kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

"Banjir bisa tuntas, karena siklus alam dari dulu selalu sama. Volume hujan sama saja. Tetapi harus ada pembagian tugas yang jelas untuk mulai menyelesaikannya," kata Nirwono.

Dia menjelaskan, ada dua penyebab utama banjir di Bandung. Pertama banjir kiriman dari daerah dataran tinggi seperti Bandung bagian utara. Ini terjadi karena kawasan hutan lindung, dan kawasan hijau sudah sangat tereksplorasi.

Seharusnya daerah-daerah hutan di dataran tinggi itu menjadi kawasan tangkapan air, sehingga volume air bisa dikurangi. Namun yang terjadi, pembangunan pemukiman dan vila di daerah pegunungan ini justru semakin masif.

Apalagi, kata Nirwono, daerah bandung seperti mangkuk yang dikelilingi pegunungan. "Karena sudah sangat tereksplorasi, akhirnya tidak lagi bisa menahan air, sehingga air mengalir dalam jumlah besar," paparnya.

Untuk membenahi masalah rusaknya daerah tangkapan air ini, lanjut dia, harus ada komitmen dari pembuat kebijakan untuk menghentikan ijin pembangunan vila atau properti  baru. "Harus ada keseriusan misalnya, menghentikan izin pembangunan pemukiman baru dan mulai serius memperhatikan penghijauan," ujarnya.

Penyebab kedua banjir di Bandung adalah buruknya drainase atau saluran air. Nirwono menjelaskan, volume air dari daerah dataran tinggi sangat besar karena kurangnya daerah resapan. Nah, di daerah kota yang lebih rendah, saluran air tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, gorong-gorong atau selokannya sangat sempit. Hal ini menyebabkan air meluap ke pemukiman.

"Masalah banjir semakin parah karena daerah Bandung penduduknya semakin padat dari tahun ke tahun," ujarnya.

Karena itu, sebagai solusi, Nirwono menyarankan perbaikan drainase dan saluran air. Misalnya dengan mulai memperlebar selokan atau gorong-gorong. Selain itu karena Kota Bandung dan sekitarnya tidak memiliki daerah resapan air yang memadai, maka perlu dibangun danau, embung atau waduk buatan untuk menampung air.

"Kalau di kota bandung sulit dicari lahannya, maka bisa dicari di daerah sekitarnya," ujar Nirwono.

Selain itu, juga bisa dipikirkan untuk memperbaiki aliran sungai. Misalnya, sungai bisa diperlebar atau dikeruk agar bisa menampung lebih banyak volume air.

Untuk menyelesaikan atau melaksanakan program di atas, kata Nirwono, perlu koordinasi yang baik antara semua pihak. Dia menguraikan, harus jelas apa tanggungjawab pemerintah kota/kabupaten, provinsi maupun kota. Misalnya, jika ingin membuat waduk. Maka, pemerintah kota bisa mencarikan lahannya, pemerintah provinsi melakukan sosialisasi dan kemudian pengerukan dan pembangunannya oleh pemerintah pusat.

Sayangnya selama ini, hal tersebut tidak terjadi. Antara pemerintah kota/kabupaten, provinsi, maupun pusat saling melempar tanggungjawab. Ini, kata Joga, menjadi berlarut-larut karena ketidakjelasan penganggaran. Karena itu bertahun-tahun masalah banjir di daerah Bandung, sulit teratasi. (X-15)