Pemprov Jabar Targetkan Bebas Rumah tidak Layak Huni pada 2028

PROGRAM kolaboratif renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) di Jawa Barat (Jabar) resmi dimulai. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dan Yayasan Buddha Tzu Chi meluncurkan renovasi 500 rumah melalui program Bebenah Kampung, di Kota Bandung, Sabtu (3/5).

Dedi menegaskan penanganan kemiskinan harus difokuskan pada tiga aspek utama kepemilikan rumah, jaminan kesehatan dan akses pendidikan gratis. Jika warga sudah memiliki rumah, kesehatannya terjamin dan anak-anaknya bisa sekolah gratis, maka persoalan kemiskinan selesai. Untuk kebutuhan makan bisa diupayakan sendiri

"Program ini menjadi model kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan sektor swasta. Pemprov Jabar akan fokus pada penataan kawasan kumuh, sedangkan pembangunan rumah secara unit dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, Kementerian PKP, dan mitra seperti Yayasan Buddha Tzu Chi," ungkap Dedi.

Dedi menargetkan dalam tiga tahun ke depan tidak ada lagi rutilahu di Jabar. Tahun ini saja, pemprov berkomitmen seluruh rumah warga teraliri listrik. Gubernur juga menekankan pentingnya legalitas lahan untuk menghindari penggusuran akibat proyek infrastruktur.

"Rumah bersertifikat bagi masyarakat miskin harus dilindungi dari praktik jual-beli atau pengadaian," tegas Dedi.

Menurut Dedi, sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Jabar memberikan bantuan uang kontrakan sebesar Rp3 juta/keluarga, selama masa renovasi yakni selama tiga bulan.

"Mulai hari ini, kami salurkan bantuan Rp3 juta/keluarga. Bahkan bisa kami bayarkan langsung ke pemilik kontrakan agar tidak disalahgunakan," tutur gubernur.

Dedi menambahkan, setelah Kota Bandung, program akan dilanjutkan ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok yang juga memiliki angka kemiskinan tinggi berdasarkan jumlah penduduk. Depok berbatasan langsung dengan Jakarta dan wali kotanya sangat peduli terhadap isu kemiskinan. Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut program ini sebagai wujud nyata pelaksanaan sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia mengapresiasi semangat gotong royong antara pemerintah dan sektor swasta.

"Ini bukan sekadar renovasi rumah, melainkan bentuk nyata kepedulian. Tanpa memakai dana negara, 500 rumah direnovasi. Gubernurnya turun langsung, wali kotanya aktif dan pengusaha terlibat tanpa basa-basi," ujar Maruarar.

Maruarar menambahkan, Yayasan Buddha Tzu Chi melalui program CSR-nya menargetkan renovasi 2.000 rumah di Jakarta, Jabar, Banten, dan Jawa Tengah. Kota Bandung menjadi titik awal gerakan ini. (AN/E-4)