Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menjawab keberatan sejumlah pihak atas kebijakan yang dia ambil di bidang pendidikan. Termasuk di antaranya memperbanyak rombongan belajar yakni 50 siswa dalam satu kelas.
Ia mengeklaim telah memilih kebijakan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
"Saya harus berani mengambil risiko. Bagi saya inilah risiko yang saya harus hadapi karena berpihak pada rakyat."
Menurutnya kebijakan itu akan diambil meskipun ada risiko yang harus ditanggung. Ia menyebut tidak masalah atas risiko dari kebijakannya.
"Kebijakan saya ambil karena menginginkan anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah. Bagi saya risiko itu tidak ada masalah."
Di Jawa Barat, lanjut Dedi, semua anak harus bisa bersekolah minimal lulus SMP. Namun, dirinya secara pribadi menginginkan semua anak Jabar bisa menyelesaikan sekolah hingga SMA, SMK atau Madrasah Aliyah.
Saat ini, sejumlah anak di Jabar sudah mendapatkan sekolah baik di SD, SMP dan SMA. Pada 14 Juli, mereka akan memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Dedi berharap semua berjalan dengan baik.
"Semoga kita semua memiliki spirit yang sama demi pendidikan anak-anak di Jabar," tukas dia. (H-4)
Lebih baik, Pemerintah Daerah Jawa Barat bekerja sama dengan sekolah swasta dibandingkan harus menjejalkan 50 siswa di dalam satu kelas.
FORUM Kepala SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat (Jabar) tengah menyiapkan tim hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor: 463.1/Kep.323-Disdik/2025.
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved