Bawaslu Klaten Ajak Masyarakat Tolak Praktik Politik Uang

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan kegiatan sosialisasi dan deklarasi pengawasan partisipatif pemilu 2019 di Alun-alun Klaten, Sabtu (30/3) malam.

Sosialisasi dan deklarasi tersebut, dihadiri Bupati Klaten diwakili Staf Ahli Bupati Abdul Mursyid, Forkompinda, Ketua KPU Klaten Kartika Sari Handayani, Ketua Bawaslu Jateng Fajar SAK Arif, Parpol, dan Panwascam Kabupaten Klaten.

Kegiatan sosialisasi dan deklarasi pengawasan partisipatif pemilu 2019, yang disemarakkan dengan hiburan kesenian lokal sronthol, tari, dan campursari dari Sanggar Omah Wayang, mendapat perhatian masyarakat hingga memadati Alun-alun Klaten.

Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten, Arif Fathkurrohman, dalam sambutannya mengajak warga masyarakat untuk menyukseskan pemilu 2019 yang berkualitas dan bermartabat, dengan menolak praktik money politic atau politik uang.

"Mari kita sukseskan pemilu tanggal 17 April mendatang yang berkualitas dan bermartabat. Untuk itu, masyarakat harus jujur dan berani menolak praktik politik uang," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu: Kasus Bowo Sidik, Jadi Peringatan Soal Politik Uang

Hal senada dikemukakan Fajar SAK Arif, ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, pengawasan partisipatif penting dalam upaya menciptakan pemilu jujur dan berkualitas. Untuk itu, tolak praktik politik uang.

"Kami mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Klaten, yang melaksanakan kegiatan sosialisasi dan deklarasi pengawasan partisipatif pemilu 2019 dengan pentas seni budaya daerah yang mengambil tema tolak politik uang tersebut," kata Fajar.

Bupati Klaten dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bupati, Abdul Mursyid, mengatakan  bahwa Bawaslu perlu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu berbasis masyarakat.

Tanpa mengurangi peran kelembagaan Bawaslu dalam fungsi pengawasan pemilu, pelibatan masyarakat akan membantu fungsi pengawasan. Dengan pemberdayaan masyarakat itu dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemilu.

"Saya berharap dengan pengawasan partisipatif, masyarakat tidak segan-segan menemukan bukti dan melaporkan kepada Bawaslu. Karena, pemilu 2019 adalah tanggung jawab bersama," ujar Bupati Klaten. (OL-3)