Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PIHAK humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur membantah adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah kantornya.
Sebab tidak ada agenda pertemuan dengan petinggi partai politik di Kanwil Kemenag Jatim pada Jumat (15/3) pagi.
Bantahan ini disampaikan Humas Kanwil Kemenag Jatim, Markus, kepada belasan awak media yang hadir. Menurut Markus, tidak ada OTT KPK di wilayah Kanwil Kemenag Jatim.
Markus menegaskan, sejak Jumat (15/3) pagi Kepala Kanwil Kemenag Jatim juga sedang ada acara di BG Junction Kota Surabaya. Acara yang dihadiri adalah acara Biometri Kemenag.
Baca juga: PPP: Benar, Romahurmuziy Berada di Jatim Saat OTT
Namun Markus mengaku, tidak tahu posisi Kakanwil Kemenag Jatim saat ini. Sebab dia sudah menelepon Kakanwil Kemenag berkali-kali namun juga belum diangkat.
Terkait banyaknya polisi berdatangan ke Kanwil Kemenag Jatim, ditegaskan Markus, para aparat tersebut datang juga justru untuk menanyakan kabar OTT tersebut.
Para aparat tersebut berdatangan dengan tujuan seperti awak media, menanyakan kabar penangkapan itu. Namun Markus menegaskan, kabar penangkapan di Kanwil Kemenag Jatim tidak berpengaruh pada pelayanan.
"Pelayanan di sini tidak terganggu sama sekali, semua normal," kata Markus. (OL-3)
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
KPK secara resmi telah menetapkan Wamenaker Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan negurusan sertifikasi K3, Jumat (22/8).
Noel menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang tersangkut korupsi.
Pakar hukum justru mendorong Presiden Prabowo dan penegak hukum untuk memperberat hukuman Noel.
Profil Immanuel Ebenezer, dari relawan Jokowi hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini tersangka KPK kasus pemerasan sertifikat K3.
KPK menetapkan Wamenaker Immanuel ‘Noel’ Ebenezer sebagai tersangka OTT pemerasan sertifikasi K3. Noel keluar pemeriksaan sambil menangis
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved