Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 2 ribu pendukung pasangan capres cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin melakukan apel siaga di Gedung Taman Budaya Kota Surakarta, Selasa (12/3). Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran jelang pemilu khususnya untuk mencegah hoaks dan fitnah serta menjaga tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.
“Kita harus kerja memenangkan Jokowi sekali lagi, untuk kemenangan Indonesia. Kita tidak mau dipimpin oleh orang yang mempunyai masa lalu yang bermasalah, Indonesia dilihat oleh dunia luar karena dipimpin oleh Jokowi,” tutur Ketua Panitia Jaga Kampung, Jaga Rumah, Tangkal Hoaks, Tangkis Fitnah, Isa Anshori, dalam keterangan resmi, Rabu (13/3).
Baca juga: Ayahanda Petrus Bimo: Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM
Pihaknya berkomitmen untuk mendukung Jokowi tanpa rasa takut. Jika ada yang menyebarkan berita bohong dan fitnah menyerang Jokowi, mereka siap melawan. “Dengan kemenangan seluruh TPS kita jangan beri kesempatan yang pernah melanggar HAM memimpin negeri ini,” jelas Anshori.
Anshori menjelaskan, pihaknya akan menggunakan kentongan untuk menjaga ketertiban pemilu serta mencegah hoaks dan fitnah. Menurutnya, kentongan menjadi simbol untuk menjaga kampung dari pencuri, pengganda suara serta berbagai potensi kecurangan pemilu nantinya.
Senada dengan Anshori, Ketua DPP Pospera Jawa Tengah, Priyo Anggoro, menjelaskan kentongan adalah simbol antisipasi mereka dalam menangkal berita hoax.
“Untuk para kaum milenial kita akan bentuk tim siber dalam menangkal hoaks,” tutur Priyo. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved