Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
Polres Pekalongan tengah menyelidiki kasus selebaran yang berisi hasutan untuk tidak memilih caleg nonmuslim. Di selebaran itu tercantum nama-nama organisasi agama dan partai politik.
"Kami sedang selidiki dan telusuri selebaran hasutan itu untuk mengungkap pembuat dan penyebarnya," kata Kapolres Pekalongan Ajun Komisaris Besar Wawan Kurniawan, kemarin. Wawan menduga pelaku sengaja menyebarkan pamflet hasutan dengan tujuan mengadu domba masyarakat. "Kita telah kumpulkan perwakilan organisasi Islam dan parpol yang logonya dicatut dalam selebaran itu," imbuhnya. Dari hasil pertemuan, mereka menyatakan tidak pernah membuat ataupun menyebarkan selebaran itu.
Sebelumnya, pada Senin (11/3) malam, puluhan perwakilan ormas, organisasi Islam, dan partai politik mendatangi Bawaslu Kabupaten Pekalongan untuk memprotes berita bohong berisi hasutan agar tidak memilih caleg nonmuslim.
Perwakilan ormas dan organisasi Islam, seperti HMI, Ansor, Banser, PMII, IPNU, PCNU, Pemuda Muhammadiyah, KAMI, dan FPI, serta partai politik, yakni PDIP, Gerindra, dan Perindo mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan di Jalan Sindoro, Kajen, Kabupaten Pekalongan, meminta agar kasus itu diusut tuntas karena nama organisasi mereka dicatut.
"Kami tidak terima, apalagi mengatasnamakan organisasi Islam yang dapat membenturkan umat serta menjadikan situasi panas," kata seorang perwakilan ormas keagamaan. Ketua Bawaslu Pekalongan Ahmad Dzul Fahmi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian agar kasus itu diusut tuntas. (AS/N-1)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan agar tidak ada pihak yang memaksa pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang perayaan Idul Fitri.
Unggahan BEM UGM yang menampilkan simbolisasi Presiden Republik Indonesia menuai kritik tajam.
PENGAMAT Transportasi Darmaningtyas mengatakan parkir liar di Jakarta akan menjadi sumber pemasukan bagi organisasi masyarakat (ormas) alih-alih menambah kas daerah.
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved