Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu menemukan dua Warga Negara Asing (WNA) masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Dua WNA tersebut berasal dari Italia dan Belanda.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Batu, Yogi Eka Chalid mengatakan, temuan ini didapatkan setelah pihaknya melakukan pengawasan terhadap 84 WNA yang memiliki e-KTP.
"Indikasinya dua WNA ini sudah terdaftar dalam DPT sejak pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur 2018 lalu," kata Yogi saat dikonfirmasi, Rabu (6/3).
Dua WNA tersebut bernama Peter Alexander Verweij, 64, dan Franco Timitilli, 70. Peter adalah WNA asal Belanda dan saat ini tinggal di Ngaglik, Batu, Kota Batu sedangkan Franco merupakan WNA asal Italia yang tinggal di Bulukerto, Bumiaji, Kota Batu.
Yogi menduga dua WNA ini masuk ke dalam DPT karena kesalahan pada pencocokan dan penelitian (coklit) Pemilu 2018 lalu. Sebab, diperkirakan petugas coklit tidak teliti membedakan KTP milik WNA dengan WNI.
Berdasarkan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu orang yang memiliki hak pilih hanya WNI yang pada saat hari H sudah memasuki usia 17 tahun, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Artinya, WNA tidak punya hak untuk memilih.
"WNI punya hak pilih sedangkan WNA tidak punya hak pilih sesuai dengan Undang-Undang Pemilu," jelas Yogi.
Baca juga: Masih Ditemukan WNA Masuk DPT Pemilu 2019
Sebelumnya, Bawaslu Kota Batu mendapatkan instruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memeriksa DPT di wilayahnya. Setelah dicek, ditemukan dua WNA yang masuk DPT.
Selanjutnya, Bawaslu mengirimkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu untuk dilakukan pencoretan dan penandaan kedua nama WNA tersebut dari DPT.
"Jadi kedua WNA itu tidak dikasih form C6 untuk Pemilu 2019 dan tidak bisa mencoblos," ungkap Yogi.
Di sisi lain, Yogi mengaku bahwa kedua WNA ini saat dikonfirmasi bersikap kooperatif. Bahkan keduanya tidak mencoblos pada Pilkada serentak 2018 lalu.
"Mereka mencoblos hanya saat pemilihan di negaranya masing-masing. Mereka ini dua-duanya pengusaha di Kota Batu," pungkas Yogi. (Medcom/OL-3)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Kantor Kemenag Jatim menggelar Rukyatul Hilal awal Ramadan 2026 menjelang sidang isbat awal puasa yang digelar Selasa (17/2), bertepatan dengan 29 Sya’ban 1447 H di 21 titik lokasi di Jawa Timur
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
Keberkahan Jawa Timur akan terwujud apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Selain fokus pada kemacetan, faktor keselamatan pengemudi juga menjadi prioritas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved