Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menaruh harapan besar terhadap kalangan perempuan agar bisa berpartisipasi aktif mengawasi dan mengawal Pemilu 2019. Apalagi, kondisi saat ini yang semakin masif dengan fenomena politik uang, ujaran kebencian, maupun berita bohong (hoaks).
"Kegiatan ini merupakan satu langkah dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten Cianjur yang bersinergi dengan kelompok perempuan. Kami ingin ada partisipasi dari kelompok perempuan dalam pemilu. Kelompok perempuan ini sangat banyak dan terorganisir," kata Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah Dahlan kepada wartawan, di sela-sela kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kaum perempuan, di salah satu hotel kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Minggu (3/3).
Dahlan menuturkan banyaknya kelompok perempuan bisa menjadi pilar penting dalam membangun pengawasan partisipatif. Karena itu, sudah menjadi bagian dari Bawaslu untuk mewujudkan komitmen pengawasan partisipatif dengan berbagai kalangan.
"Kami juga sampaikan informasi dan hal-hal terbaru dalam Pemilu. Kami ingin membangun nilai-nilai kontestasi yang bisa memberikan warna lebih jujur dan adil. Termasuk komitmen menolak politik uang, tidak mudah terpapar menerima wacana-wacana informasi bersifat fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian," jelasnya.
Baca juga: NasDem Tempatkan Perempuan di Posisi Strategis
Dahlan meyakini kaum perempuan bisa menjadi corong informasi kepada kalangan masyarakat lain agar tak mudah tergiur politik transaksional. Dengan begitu, indikasi politik transaksional mulai bisa dikikis.
"Kita harapkan juga bagaimana membangun satu konteks nilai yang bisa memberikan pencerahan dalam Pemilu karena sudah mulai tersandera politik transaksional. Karena itu kami ajak kaum perempuan ini melawan money politics selain menyalurkan hak politik mereka," tegasnya.
Kalangan perempuan juga didorong berani melaporkan jika menemukan dugaan-dugaan pelanggaran maupun kecurangan pemilu. Mereka diharapkan bersedia mengawasi proses pemungutan suara pelaksanaan di setiap TPS pada hari H.
"Ini agar tidak ada potensi kecurangan di setiap TPS. Walaupun begitu, kami juga di Bawaslu sudah memiliki fungsi pengawasan yang kuat. Tapi kami juga perlu dukungan," ungkap Dahlan.
Sejauh ini, lanjut Dahlan, kalangan perempuan relatif cukup rentan menjadi target politik uang, ujaran kebencian, atau politik bernuansa SARA. Karena itu, penting menanamkan informasi-informasi yang benar dalam kepemiluan.
"Money politics bukan berkah, tapi ini sebuah ancaman, ini adalah kejahatan pemilu," pungkasnya.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved