Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Purwakarta, Jawa Barat, Anne Ratna Mustika memastikan tidak akan mendiamkan aparatur sipil negara (ASN) yang ikut menyebarkan hoaks terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Sekarang sedang diproses dan tahap investigasi kalau terbukti kita berhentikan," kata Anne di Purwakarta, Jumat (1/3) sore.
Namun, Anne tidak merinci informasi hoaks yang diduga disebarkan oleh dua pegawai tersebut. Yang pasti, lanjut dia, ASN haruslah menjadi teladan.
Baca juga: Polda Tahan Emak-Emak Penebar Hoaks di Karawang
Sehingga, dia telah menginstruksikan Sekretaris dan Inspektorat Daerah untuk menginvestigasi.
"Kalau terbukti ya kita berhentikan. Jadi prosesnya tidak berbelit-belit. Ini bentuk tegas kami dan perang terhadap informasi hoaks," ujarnya.
Anne mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa menyaring informasi. Dan para ASN jelas dia, harus tidak menyebarkan isu hoaks demi menjaga iklim demokrasi dengan baik. (A-1)
Total 35 laporan kampanye hitam itu antara lain terkait ujaran kebencian dan saling serang serta fitnah antarkubu calon yang dilakukan melalui media sosial yang menyangkut Pilkada 2024.
Selain itu, AI juga bisa dipakai untuk membuat suatu foto maupun video yang menampilkan narasi kebohongan, kemudian tersebar di media sosial.
Kampanye hitam yang tidak dicounter dapat merusak reputasi Anies Baswedan.
PENELITI Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan wacana pemilu satu putaran menyesatkan.
UU memberikan kewenangan yang besar pada Bawaslu yang seharusnya mandiri.
Pernyataan Guntur Soekarnoputra yang menyebut nasib Presiden Jokowi dapat ditentukan apabila Ganjar Pranowo-Mahfud MD terpilih di Pilpres 2024 dinilai terlalu merendahkan
Pada 2025 daerah ini mengalami peningkatan hasil panen yang mencapai 293.111 ton gabah kering atau setara 180.400 ton beras. Jumlah itu membuat Purwakarta surplus 60.400 ton beras.
Peristiwa tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Purwakarta, tapi juga di sejumlah kabupaten dan kota di Jabar.
PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) , PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,Jawa Barat, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji Januari 2026 dan Desember 2025
Pascalibur panjang Natal dan Tahun Baru 2026, harga berbagai kebutuhan pokok di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melambung. Harga telur naik, minyakita dijual di atas harga eceran tertinggi.
Bantuan berasal dari donasi hasil penggalangan dana dari pejabat, pegawai, guru-guru maupun Pengurus PGRI Kabupaten Purwakarta
Hasil operasi sampah bekas perayaan Tahun Baru di pusat Kota Purwakarta, Jawa Barat mencapai 1 ton. Sampah tersebut didominasi sampah plastik dari kemasan makanan dan minuman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved