Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyalurkan KTP elektronik (KTP-E) masyarakat yang telah selesai dicetak. Jumlahnya mencapai 68.942 keping yang akan disebar kepada masyarakat.
"Pencetakan ini dalam rangka percepatan pendistribusian KTP elektronik," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Sofyan Effendy, Jumat (1/3).
Pencetakan KTP-E yang disalurkan kepada masyarakat merupakan hasil perekaman yang dilakukan sejak 12-21 Februari 2019. Penyalurannya diserahkan kepada para camat dan kepala desa.
"Pencetakan berlangsung selama 10 hari. Alhamdulillah sesuai target," ujarnya.
Ia menjelaskan hingga Februari 2019, perekaman KTP-E di Kabupaten Sukabumi sudah mencapai 1.780.526 jiwa dari jumlah wajib KTP sebanyak 1.807.729 jiwa. Dengan begitu, perekaman KTP-E hanya tersisa sedikit lagi.
"Kalau dipersentase, tingkat perekaman sudah mencapai 98,50%. Jadi tinggal tersisa sekitar 1,50% lagi," jelasnya.
Baca juga: Mendagri: Perekaman E-KTP Dekati 98%
Sofyan menuturkan menghadapi Pemilu 2019 kebutuhan KTP-E makin meningkat karena merupakan syarat memilih. Ia sudah menginstruksikan semua staf untuk memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
"Bahkan pegawai kami dilemburkan untuk mengejar target perekaman dan pencetakan KTP-E. Proses pelayanan harus dilaksanakan cepat," pungkasnya.
Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, meminta masyarakat memberikan data yang akurat di bidang kependudukan. Akurasi data itu sangat penting untuk menghindari berbagai permasalahan, seperti data ganda atau ketidaksesuaian data dengan kondisi riil.
"Jangan sampai ada permasalahan dalam pendataan administrasi kependudukan," tegas Marwan.
Marwan juga meminta para perangkat pemerintahan seperti camat maupun kepala desa dan lurah memobilisasi masyarakat untuk menyegerakan proses perekaman KTP-E.
Marwan mengapresiasi kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus lembur sebagai bentuk pelayanan maksimal kepada masyarakat.
"Jika memungkinkan lakukan perekaman hingga malam agar kegiatan perekaman KTP-E dapat selesai tepat waktu," pungkasnya. (OL-3)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
WAKIL Gubernur Jakarta Rano Karno mengomentari data Disdukcapil terkait perkiraan jumlah pendatang baru di Ibu Kota setelah periode libur Lebaran 2025.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memberikan klarifikasi terkait dugaan maladministrasi dalam penerbitan akta kelahiran
Menurut Dewa Juli, metode jemput bola yang diterapkan ini diakui sangat efektif, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Arya Bima Sugiarto kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltim, Kasmawati.
Kemendagri mengingatkan dinas dukcapil agar lebih teliti dan hati-hati dalam menerbitkan NIK baru untuk penduduk dewasa.
SEJUMLAH mahasiswa Jakarta mengeluhkan namanya dicoret dari daftar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan penyaluran tahap I 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved