Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMANDO Distrik Militer 0612 Tasikmalaya bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar program Nasional Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang digelar di Kampung Sukamaju, Desa Cintalahab, Kecamatan Karangjaya.
Melalui program TNI tersebut, dibangun 13 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersama masyarakat guna menetaskan angka kemiskinan.
"Sebelumnya, di 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat angka kemiskinan yang ada di 39 Kecamatan, Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 189.350 kepala keluarga, kategori miskin dengan penduduk sebanyak 1.806.775 jiwa. Pembangunan tersebut menjadi program TMMD ke 104 dengan membangun 13 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)," ujar Dandim 0612 Tasikmalaya, Letkol Inf Nur Ahmad, Rabu (20/2).
Nur mengatakan rumah yang dibangun melalui program RTLH ialah upaya TNI untuk membantu pemerintah daerah dalam menetaskan angka kemiskinan yang selama ini masih terbilang cukup tinggi atau 10,84%. Malah pengentasan kemiskinan, kata Dandim, tentu menjadi tanggung jawab semua baik anggota TNI maupun pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil laporan di lokasi, pembangunan dipimpin langsung oleh Danramil beserta para anggota dibantu 40 orang masyarakat setempat.
"Semoga dengan adanya program rutilahu, paling tidak hidup tinggal masyarakat miskin membaik dari sebelumnya. Beban berat yang dialami masyarakat miskin untuk membangun rumah, menjadi sebuah kebahagiaan dengan sendirinya," katanya.
Baca juga: Di Tasikmalaya, 30 Kotak Suara Rusak
Sementara, Kepala Desa Cintalahab Mahpudin, Program TMMD tersebut juga mencangkup pengaspalan jalan sepanjang 1.285 meter. Hal ini dinilai akan membua masyarakat desa bersemangat kembali terutama dalam meningkatkan perekonomian.
"Alhamdulilah, program TMMD yang dilakukan oleh TNI AD bisa membantu pemerintah Desa dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya," tambahnya.
Ia juga berharap anggaran dana desa yang diberikannya selama ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mendorong perekonomian termasuk memberi berbagai kegiatan usaha.
"Dana desa yang telah diberikan pemerintahan Jokowi paling banyak digunakan untuk infrastruktur jalan Desa, pembangunan sarana dan prasarana yang memadai untuk masyarakat di Desa," paparnya. (OL-3)
Ketua YLBHI Muhamad Isnur menyoroti adanya perbedaan data terduga pelaku penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus yang diungkap oleh kepolisian dan TNI.
KETUA Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menegaskan terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus disidang di peradilan umum
Ia menjelaskan dalam konteks geopolitik dan stabilitas nasional, kejelasan informasi dan ketegasan aparat menjadi faktor kunci.
TNI memastikan penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan.
Perbedaan jumlah tersebut akan menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk mengurai keterlibatan masing-masing individu dalam peristiwa tersebut.
PELAKU penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus diduga melibatkan anggota Bais TNI. Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar administrasi kasus dilakukan cermat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved