Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, bersama Satpol PP dan Damkar, TNI dan Kepolisian kembali turun bersama melalukan penertibkan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan, Rabu (20/2).
Dalam penertiban APK kali ini, Bawaslu Pessel telah menguntruksikan seluruh Panwaslu Kecamatan untuk turun melakukan penertiban serentak di wilayahnya masing - masing.
"Sebelumnya pada bulan kemarin kami menertibkan APK, dan branding APK di mobil, hari ini kita kembali turun bersama tim lainya," Kata Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Erman Wadison.
Ia menambahkan penertiban APK itu mutlak dilakukan sehingga APK yang terpasang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
"Pemasangan APK dibolehkan, namun ada aturan-aturan yang mesti dipenuhi. Jika aturan tidak dipenuhi maka APK bisa dikategorikan liar dan akan menjadi sasaran penertiban," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu DKI Tertibkan 13 Ribu Alat Peraga Kampanye
Sementara Kasat Pol PP dan Damkar Pessel Dailipal menuturkan, penertiban APK berdasakan surat dari Bawaslu Pessel yang memintak tenaga pengamanan dan penertiban APK Pemilu 2019.
"Sesuai surat tersebut maka hari ini turun bersama penertiban APK. Penertiban APK kali ini di laksanakan serentak di seluruh Kecamatan dan Nagari," tegas Dailipal. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved