Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (13/2), kembali memeriksa belasan anggota DPRD Provinsi Jambi. Mereka diduga terkait sebagai saksi dalam kasus 'uang ketuk palu' Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018 yang menyebabkan Zumi Zola Zulkifli diganjar hukuman dan dinonaktifkan sebagai Gubernur Jambi.
Menggunakan ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus di lantai dua gedung lama Mapolda Jambi, penyidik KPK memeriksa sebelas anggota dewan, yakni Cek Man, Parlagutan Nasution, Tadjuddin Hasan, Hasani Hamid, Suliyati, Karyani, Nasri Umar, Nurhayati, Mauli, Yanti Maria Susanti, dan Sofyan Ali.
Salah satu anggota dewan yang terlihat memenuhi pemanggilan penyidik KPK sekitar pukul 10.00 pagi adalah Nasri Oemar yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jambi.
Menjawab wartawan, Nasri Oemar membenarkan dirinya datang ke Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap RAPBD 2017-2018.
Nasri Oemar menyatakan, sebagai warga taat hukum dia akan berusaha kooperatif dan akan siap bukaan-bukaan dalam kasus yang menjadi isu nasional tersebut.
Baca juga: Saksi: Uang Ketok Palu di DPRD Jambi Tiap Tahun Harus Dibayarkan
Sementara itu, sehari sebelumnya, beberapa unsur pimpinan, anggota dewan dan seorang pengusaha kontraktor juga menjalani pemeirksaan di tempat yang sama.
Mereka antara lain Ketua DPRD Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD, AR Syahbandar, Chumadi Zaidi, Supardi Nurzain, anggota dewan Effendi Hatta, Zainal Abidin, Elhelwi, Gusrizal dan Muhammadyah.
Sementara seorang pengusaha yang diperika atas nama Fandy Yusman alias Asiang yang diduga telah mengelontorkan uang miliaran rupiah untuk kepada pihak eksekutif untuk menalangi kebutuhan uang suap ketuk palu RAPBD 2018. (OL-3)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Melalui Gerakan Jambi Berpantun, daerah ini berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) sebagai pemilik kumpulan pantun terbanyak di Indonesia.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Penegakan hukum ini didasarkan pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
SEBUAH mobil Toyota double cabin jenis pickup terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter di ruas jalan nasional di perbatasan Kabupaten Merangin-Kerinci, Jambi.
28 TKA asal empat negara asing yang bekerja di PT LPPI dinyatakan sudah memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku di Indonesia.
PENGEMBANGAN kopi Liberika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, terus menunjukkan hasil positif setelah delapan tahun mendapat pendampingan intensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved