Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT dijadwalkan menggelar rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) terpilih periode 2018-2023 di Kupang, Selasa (24/7) sekitar pukul 19.00 Wita.
Ketua KPU NTT Maryanti Adoe mengatakan penetapan pasangan gubernur terpilih menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan tidak ada perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
"Rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Selasa malam," kata Ketua KPU NTT Maryanti Adoe.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT yang berlangsung 27 Juni 2018, dimenangkan pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi (Victory-Joss) yang diusung Partai Nasdem, Golkar, Hanura, dan PPP.
Pasangan Victory-Joss mengumpulkan 838.213 suara, sedangkan pasangan Marianus Sae-Emelia Nomleni mengumpulkan suara terbanyak kedua yakni 603.822 suara.
Selanjutnya pasangan Esthon L Foenay-Christian Rotok mengumpulkan 469.025 suara, dan pasangan Benny Harman-Benny Litelnoni mengumpulkan 447.796 suara.
Pada Pleno Rekapitulasi Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya, tim pemenangan tiga pasangan calon gubernur lainnya sepakat menerima hasil pemilihan. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved