Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN calon bupati Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur Paulina Haning Bullu-Stefanus Saek (Lentera) mengumpulkan suara terbanyak sesuai hasil rekapitulasi suara di komisi pemilihan umum (KPU) setempat.
Pasangan yang diusung Partai Nasden dan Golkar memperoleh 22.098 suara dari 65.490 suara sah yang diterima KPU.
"Pleno rekapitulasi suara pilkada Rote Ndao sudah selesai digelar," kata Komisioner KPU Rote Ndao Ady Ngulu, Sabtu (7/7).
Sementara suara terbanyak kedua dikumpulkan pasangan yang diusung PAN, Demokrat, dan Gerindra, Bima Theodorianus Fanggidae-Erenst Salmun Zadrak Pella sebanyak 19.504 suara. Selisih suara antara dua pasangan ini sebesar 2.594 suara.
Dengan kemenangan tersebut sekaligus menjadikan Paulina sebagai perempuan pertama di Nusa Tenggara Timur yang terpilih sebagai bupati. Paulina adalah istri Bupati Rote Ndao Leonard Haning.
Selanjutnya pasangan Jonas Cornelius Lun- Adolfina Elisabeth Koamesakh yang diusung PDIP dan PKB meraih14.304 suara, dan terakhri pasangan Mesakh Nitanel Nunuhitu-Samuel Conny Penna yang diusung Hanura dan PPP mengumpulkan 9.684 suara.
Sesuai jadwal, pada Sabtu pagi, KPU Nusa Tenggara Timur mulai menggelar pleno rekapitulasi perhitungan suara yang akan berlangsung sampai Senin (9/7).
Ketua KPU NTT Maryanti Adoe mengatakan 21 dari 22 KPU kabupaten dan kota telah menggelar pleno rekapitulasi perhitungan suara. KPU masih menunggu pleno yang saat ini masih berlangsung di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved