Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, sebelum Sabtu (6/7) pulul 24.00 Wita, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2018.
"Hasilanya menetapkan pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi dengan perolehan 264.245 suara, dan kolom kosong dengan perolehan 300.795 suara," kata komisioner KPU Makassar Abdullah Manshur saat membacakan surat keputusan rapat pleno.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2018 tentang Pilkada, pasangan calon tunggal di Pilkada harus mengantongi lebih dari 50% suara agar bisa menang. Melihat kondisi tersebut, kata dia, tidak ada pemenang di Pilkada tahun ini. Artinya, Pilkada Makassar diulang pada Pilkada serentak di periode selanjutnya.
"Hasil rapat pleno terbuka bersifat final dan mengikat. Karena di tahun 2019 ada Pemilihan Presiden dan tidak ada Pilkada, maka Pilkada Makassar digelar kembali di tahun 2020," ujar Manshur.
Rapat pleno rekapitulasi Pilkada Makassar digelar sejak Kamis (5 /7), dipimpin Ketua KPU Makassar Syarif Amir.
"Kami siap menerima gugatan dari pihak yang tidak menerima hasil dan keputusan ini," pungkasnya (LN)
Data Perolehan Suara
-Kecamatan Biringkanaya
Paslon: 36.092 suara
Kolom kosong: 39.320 suara
-Kecamatan Sangkarrang
Paslon: 3.261
Koko: 3.645
-Kecamatan Manggala
Paslon: 30.384
Koko: 27.631
-Kecamatan Mamajang
Paslon: 10.886
Koko: 13.407
-Kecamatan Makassar
Paslon: 13.654
Koko: 21.081
-Kecamatan Mariso
Paslon: 11.566
Koko: 12.845
-Kecamatan Tallo
Paslon: 26.297
Koko: 29.122
-Kecamatan Pannakukang
Paslon: 25.069
Koko: 31.108
-Kecamatan Rappocini
Paslon: 29.844
Koko: 32.460
-Kecamatan Tamalanrea
Paslon: 16.912
Koko: 21.138
-Kecamatan Ujung Pandang
Paslon: 3.822
Koko: 7.319
-Kecamatan Tamalate
Paslon: 33.817
Koko: 33.541
-Kecamatan Ujung Tanah
Paslon: 7.362
Koko: 8.317
-Kecamatan Wajo
Paslon: 4.695
Koko: 7.954
-Kecamatan Bontoala
Paslon: 10.584
Koko: 11.907
Total
Paslon: 264.245
Koko: 300.795
Persentase:
46,77%
53,23%
(OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved