Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo membentuk tim transisi pasca terpilihnya kemenangan versi hitung cepat Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Estianto Dardak.
Tim transisi ini yang akan menyiapkan seluruh persiapan menjelang serah terima jabatan nanti. Termasuk bagaimana perencanaan APBD serta program lainnya.
"Tim ini yang akan menyusun program serta menyiapkan program yang akan dijalankan gubernur terpilih, seslain persiapan RAPBD," kata Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya, Jumat (6/7).
Bahkan, Soekarwo mengusulkan kepada siapapun gubernur terpilih mendatang untuk menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim sebagai Ketua Tim Transisi Pemerintahan.
Sekda sebagai figur yang memahami perencanaan pembangunan provinsi ke depan. Jadi di pemerintah provinsi Ketua Tim Transisi seharusnya Sekda, karena peran Sekda yang banyak membantu seorang kepala daerah (gubernur) domisioner dinilai cocok untuk mendukung perencanaan pemerintah ke depan.
"Ketua Tim akan membantu untuk menyusun anggaran serta menyusun program menjadi pikiran-pikiran yang ada di RPJMD, Hal-hal yang bersifat ad hoc atau program yang mendadak juga merupakan tanggung jawab Sekda, sehingga tepat jika Ketua Tim nantinya dipimpin oleh seorang Sekda," ujarnya.
Saat ini, Sekdaprov Jatim dijabat oleh Akhmad Sukardi. Namun pria kelahiran 14 Juli 1958 ini akan memasuki masa purnatugas pada 1 Agustus 2018 mendatang, untuk menggantikan jabatannya.
Sementara itu, Suli Daim, anggota DPRD Jatim berharap, cagub-cawagub terpilih Khofifah-Emil melibatkan partai pengusung yang duduk di DPRD Jatim dalam tim transisi yang dibentuk cagub-cawagub terpilih.
Dengan begitu, semua kekuatan yang ada di dewan baik partai paslon yang kalah bisa disatukan untuk Jawa timur ke depan lebih baik, lebih maju dan kondusif.
"Cagub-cawagub terpilih memiliki kewenangan sendiri dalam menentukan siapa saja yang ada di dalam tim transisi, tapi alangkah lebih baik jika di dalam tim transisi juga melibatkan politisi partai pengusung yang duduk di DPRD Jatim," katanya. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved