Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo membentuk tim transisi pasca terpilihnya kemenangan versi hitung cepat Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Estianto Dardak.
Tim transisi ini yang akan menyiapkan seluruh persiapan menjelang serah terima jabatan nanti. Termasuk bagaimana perencanaan APBD serta program lainnya.
"Tim ini yang akan menyusun program serta menyiapkan program yang akan dijalankan gubernur terpilih, seslain persiapan RAPBD," kata Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya, Jumat (6/7).
Bahkan, Soekarwo mengusulkan kepada siapapun gubernur terpilih mendatang untuk menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim sebagai Ketua Tim Transisi Pemerintahan.
Sekda sebagai figur yang memahami perencanaan pembangunan provinsi ke depan. Jadi di pemerintah provinsi Ketua Tim Transisi seharusnya Sekda, karena peran Sekda yang banyak membantu seorang kepala daerah (gubernur) domisioner dinilai cocok untuk mendukung perencanaan pemerintah ke depan.
"Ketua Tim akan membantu untuk menyusun anggaran serta menyusun program menjadi pikiran-pikiran yang ada di RPJMD, Hal-hal yang bersifat ad hoc atau program yang mendadak juga merupakan tanggung jawab Sekda, sehingga tepat jika Ketua Tim nantinya dipimpin oleh seorang Sekda," ujarnya.
Saat ini, Sekdaprov Jatim dijabat oleh Akhmad Sukardi. Namun pria kelahiran 14 Juli 1958 ini akan memasuki masa purnatugas pada 1 Agustus 2018 mendatang, untuk menggantikan jabatannya.
Sementara itu, Suli Daim, anggota DPRD Jatim berharap, cagub-cawagub terpilih Khofifah-Emil melibatkan partai pengusung yang duduk di DPRD Jatim dalam tim transisi yang dibentuk cagub-cawagub terpilih.
Dengan begitu, semua kekuatan yang ada di dewan baik partai paslon yang kalah bisa disatukan untuk Jawa timur ke depan lebih baik, lebih maju dan kondusif.
"Cagub-cawagub terpilih memiliki kewenangan sendiri dalam menentukan siapa saja yang ada di dalam tim transisi, tapi alangkah lebih baik jika di dalam tim transisi juga melibatkan politisi partai pengusung yang duduk di DPRD Jatim," katanya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved