Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengklaim pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah 2018 berjalan lancar. Komisioner KPU Jateng, Hakim Junaidi, memastikan tidak ada satu tempat pemungutan suara (TPS) pun di Jateng yang harus melakukan pemungutan suara ulang.
"Di Jateng sampai hari ini kita belum dapat info kalau ada kejadian-kejadian di daerah lain yang harus dilakukan pemungutan suara ulang," kata Hakim di KPU Jateng, Semarang, Senin (2/7).
Lagi pula, kata Hakim, hingga lima hari setelah pemilihan berlangsung, tidak ada desakan dari masyarakat yang meminta KPU Jateng melakukan pemungutan suara ulang.
"Sampai hari ini enggak ada," ujar Hakim menegaskan.
Bahkan, Hakim menegaskan pemungutan suara ulang di Jateng hampir mustahil diselenggarakan. Sebab, proses penghitungan suara di tingkat kecamatan se-Jateng sudah rampung 100 persen.
Meski mengakui ada keluhan-keluhan dari masyarakat terkait penyelenggaraan Pilkada Jateng, namun keluhan-keluhan itu tidak sampai mengharuskan KPU Jateng melakukan pemungutan suara ulang.
"Yang ada ketika pemilih TPS lain memilih ke TPS yang dituju, surat suara habis. Itu oleh petugas digeser ke TPS yang masih ada surat suara atau petugas ambil di TPS terdekat," jelas Hakim. (Medcom/OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved