Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKITAR seratusan warga yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Demokrasi (Amara PedasS) berunjuk rasa ke KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Senin (2/7).
Aksi ini mereka lakukan karena kecewa tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada Pilkada serentak 2018 lalu. Mereka mengaku tidak terfasilitasinya hak mereka untuk menyampaikan suara disebabkan tidak mendapat formulir C6 atau undangan memilih.
Selain itu, para mahasiswa yang mengurus formulir A5 atau pindah memilih menurut mereka juga tidak terfasilitasi dengan baik sehingga tetap tidak dapat mencoblos.
"Kami kecewa karena yang membunuh hak kami untuk memilih adalah jajaran KPU sendiri," kata Koordinator Aksi Carter Sitanggang dalam orasinya, Senin (2/7).
Dalam aksinya, massa membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan mereka agar KPU Sumut bertanggung jawab atas banyaknya masyarakat yang tidak dapat memberikan hak suara karena ketidakberesan kinerja mereka.
"Menuntut KPU Sumut agar mengakomodasi atau mengembalikan hak politik kami sebagai warga sumut untuk memilih gubernur dan wakil gubermur yang telah direnggut oleh PPK dan PPS," ujarnya.
Hingga berita ini dibuat, aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel kepolisian. Belum satupun pihak KPU Sumut yang menerima aksi massa. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved