Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKITAR seratusan warga yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Demokrasi (Amara PedasS) berunjuk rasa ke KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Senin (2/7).
Aksi ini mereka lakukan karena kecewa tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada Pilkada serentak 2018 lalu. Mereka mengaku tidak terfasilitasinya hak mereka untuk menyampaikan suara disebabkan tidak mendapat formulir C6 atau undangan memilih.
Selain itu, para mahasiswa yang mengurus formulir A5 atau pindah memilih menurut mereka juga tidak terfasilitasi dengan baik sehingga tetap tidak dapat mencoblos.
"Kami kecewa karena yang membunuh hak kami untuk memilih adalah jajaran KPU sendiri," kata Koordinator Aksi Carter Sitanggang dalam orasinya, Senin (2/7).
Dalam aksinya, massa membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan mereka agar KPU Sumut bertanggung jawab atas banyaknya masyarakat yang tidak dapat memberikan hak suara karena ketidakberesan kinerja mereka.
"Menuntut KPU Sumut agar mengakomodasi atau mengembalikan hak politik kami sebagai warga sumut untuk memilih gubernur dan wakil gubermur yang telah direnggut oleh PPK dan PPS," ujarnya.
Hingga berita ini dibuat, aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel kepolisian. Belum satupun pihak KPU Sumut yang menerima aksi massa. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved