Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Jatim Saifullah Yusuf memastikan tidak akan melayangkan gugatan bila hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, akhirnya menetapkan suara dia dan pasangannya, Puti Guntur Soekarnoputri kalah dari pasangan Khofifah Indarparawansa-Emil Estianto Dardak.
Kepastian tidak akan ajukan gugatan tersebut sesuai dengan pesan para kiai di Jawa Timur yang selama ini memberikan dukungan penuh pada Gus Ipul.
"Para kiai meminta untuk tidak ada gugatan, bila kalah suara pemilihan Pilgub Jatim 2018, meskipun ada dugaan kecurangan dan mobilisasi suara," kata Gus Ipul di Surabaya, Sabtu (30/6).
Semua kecurangan itu akan menjadi catatan buku putih bagi para kiai agar ke depan tidak ada lagi kecurangan dalam Pilgub.
"Jadi bila muncul kecurangan, kiai sepakat dijadikan sebagai catatan agar pada Pilkada mendatang tidak ada lagi kecurangan itu," katanya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPW PKB Jawa Timur Halim Iskandar yang mengaku tidak akan melakukan gugatan hukum. Alasanya sama, karena para kiai sepuh Jawa Timur sudah meminta kepada Syaifullah Yusuf dan Puti Soekarno untuk tidak melakukan gugatan, meskipun kalah.
"Komitmen PKB menjaga nasehat para kiai, jika memang dikehendaki tidak melakukan gugatan maka harus diterima," kata Halim. (X-12)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved