Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
CALON Gubernur Jatim Saifullah Yusuf memastikan tidak akan melayangkan gugatan bila hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, akhirnya menetapkan suara dia dan pasangannya, Puti Guntur Soekarnoputri kalah dari pasangan Khofifah Indarparawansa-Emil Estianto Dardak.
Kepastian tidak akan ajukan gugatan tersebut sesuai dengan pesan para kiai di Jawa Timur yang selama ini memberikan dukungan penuh pada Gus Ipul.
"Para kiai meminta untuk tidak ada gugatan, bila kalah suara pemilihan Pilgub Jatim 2018, meskipun ada dugaan kecurangan dan mobilisasi suara," kata Gus Ipul di Surabaya, Sabtu (30/6).
Semua kecurangan itu akan menjadi catatan buku putih bagi para kiai agar ke depan tidak ada lagi kecurangan dalam Pilgub.
"Jadi bila muncul kecurangan, kiai sepakat dijadikan sebagai catatan agar pada Pilkada mendatang tidak ada lagi kecurangan itu," katanya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPW PKB Jawa Timur Halim Iskandar yang mengaku tidak akan melakukan gugatan hukum. Alasanya sama, karena para kiai sepuh Jawa Timur sudah meminta kepada Syaifullah Yusuf dan Puti Soekarno untuk tidak melakukan gugatan, meskipun kalah.
"Komitmen PKB menjaga nasehat para kiai, jika memang dikehendaki tidak melakukan gugatan maka harus diterima," kata Halim. (X-12)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved