Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes, mengklaim tingkat partisipasi warga dalam pemilihan Gunerur Jawa Tengah (Jateng) 2018 meningkat 3% ketimbang pada pemilihan Gubernur Jateng lima tahun lalu.
Peningkatan tingkat partisipasi tersebut karena pada saat pencoblosan masih dalam suasanaa Lebaran, sehingga banyak warga yang belum kembali ke perantauan.
Hal tersebut, disampaikan Ketua KPU Kabupaten Brebes, M. Riza Pahlevi, di kantornya, Jumat (29/6).
Riza menyebut, tingkat kenaikan partisipasi pada memilihan Gubernur Jateng mengalami kenaikan 3%/ yakni sebanyak 58%, dari sebelumnya padapemilihan Gubernur Jaten lima tahun lalu yang hanya 55%.
Menurut Riza, adanya peningkatan partisipasi warga dalam pemilihan Gubernur Jateng tahun ini, karena lebih dipengaruhi oleh suasana dimana masih dalam suasana Lebaran.
"Jadi kan banyak warga yang belum kembali ke perantauan, dan mereka menyempatkan diiri mencoblos," ujar Riza.
Sementara itu, dalam pemilihan Gubernur Jateng kali ini, pasangan nomor urut dua, Sudirman Said-Ida Fauziah, menang di Kabupaten Brebes, yang merupakan kampung halaman Sudirman.
Data di KPU Kabupaten Brebes, pasangan nomor urut dua, Sudirman Said-Ida Fauziah, mendulang 497.122 suara atau 60,46%, sementara Gajar Pranowo-Taj Yasin/ meraup 325.080 suara atau 39, 54%. Hal itu cukup mengejutkan karena selama ini Kabupaten Brebes dikenal merupakan salah satu kandang banteng di Jateng. Dalam sejarahnya--pasca reformasi--baik pada pemilihan bupati maupun gubernur, PDI-P belum pernah kalah. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved