Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KANDIDAT Partai Nasdem unggul sementara dalam perolehan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) lima pilkada dari 10 pilkada kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Dari 10 pasangan yang kita usung, Partai Nasdem unggul sementara di lima kabupaten," kata Sekretaris DPW Partai Nasdem NTT Alexander Ofong di Kupang, Jumat (29/6) pagi.
Lima kabupaten itu ialah Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Kupang, Ende, dan Alor.
Sesuai hasil perolehan suara sementara yang ditayangkan di website KPU Jumat pagi, pasangan calon Paulina Haning Bullu-Stefanus Saek yang diusung bersama Nasdem dan Golkar di pilkada Rote Ndao hampir pasti memenangi pilkada.
Pasangan ini telah mengumpulkan 22.044 suara (33,84%), jika dibandngkan pesaing utamanya pasangan Bima Theodorianus Fanggidae-Erenst Salmun Zadrak Pella yang diusung PAN, Demokrat, dan Gerindra mengumpulkan 19.373 suara (29.74%).
Adapun suara yang masuk ke KPU mencapai 259 TPS dari 260 TPS. Satu TPS belum mengirim hasil perolehan suara karena akan melakukan pencoblosan ulang.
Selanjutnya di Sumba Barat Daya, jagoan Nasdem Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo unggul dengan 14.097 suara (76,58%). Di Kabupaten Kupang, jagoan Nasdem Korinus Masneno-Jerry Manafe (Golkar dan Nasdem) unggul dengan 48.823 suara (35,38%).
Sementara di Kabupaten Ende, pasangan yang diusung Nasdem, Marselinus YW Petu-Djafar Achmad unggul dengan 60.344 suara (63,32%), dan di Alor pasangan Amon Djobo-Imran Duru yang juga diusung Nasdem unggul dengan 37.078 suara (51,79%). (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved