Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Adreanus Nae Soi (Victory-Joss) unggul jauh dari pesaingnya pasangan Marianus Sae-Emilia Nomleni (MS-Emi) dalam real count yang ditayangkan di website Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (28/6) pukul 15.00 Wita
Victory-Joss yang diusung Partai Nasdem, Golkar, dan Hanura unggul dengan 480.075 suara atau 35,41% dari pasangan MS-Emi yang mengumpulkan 341.873 suara atau 25,22%.
Suara sah yang masuk ke KPU berjumlah 1.353.246 suara berasal dari 5.559 tempat pemunggutan suara (TPS). Pengiriman suara masih terus berdatangan dari TPS lainnya. Masih 4.113 TPS belum mengirim hasil perolehan suara, sedangkan suara tidak sah berjumlah 20.946 suara.
Perolehan suara terbanyak ketiga ialah pasangan Esthon Leyloh Foenay-Christian Rotok sebanyak 272.280 suara atau 20,08%, dan pasangan Benediktus Kabur Harman-Benny Alexander Litelnoni (Harmoni) mengumpulkan 341.873 suara (25,22%).
Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas-Adoe mengatakan pengiriman suara dari daerah masih terus berlangsung. Dia juga memastikan perhitungan real count di KPU akan segera rampung Kamis (28/6).
"Kita harapkan perhitungan suara di KPU rampung hari ini," ujarnya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved