Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono mengkritisi euforia kemenangan yang ditunjukkan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto dan simpatisannya menyambut kemenangan kotak kosong di Pilkada Makassar. Menurut Soni, tak pantas seorang pejabat negara merayakan kemenangan kotak kosong di pemilu.
"Hentikan euforia kemenangan yang berlebihan sampai ada pengumuman resmi dari KPUD setempat. Mari kita hormati dan ciptakan suasana yang kondusif pascapilkada," ujar Soni di Makassar, Rabu (27/6).
Seperti diberitakan, sejumlah lembaga survei menggelar quick count dan mendapuk kotak kosong sebagai pemenang Pilwalkot Makassar. Kotak kosong mengalahkan pasangan tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu).
Di kediamannya di Jalan Amirullah, Makassar, Danny menggelar acara syukuran dan merayakannya bersama para simpatisan. Menurut Danny, dengan menangnya kotak kosong, ia bakal punya kesempatan untuk bertarung di Pilkada Makassar. Sebelumnya, Danny sempat mencalonkan diri, namun didiskualifikasi oleh KPU Makassar.
"Kita harus sama-sama menyelamatkan demokrasi. Alhamdulillah sejumlah quick count, baik lembaga survei maupun TV nasional, telah menyatakan suara kolom kosong 53 persen. Di real count internal juga 53 persen. Artinya, Insya Allah kolom kosong akan memenangkan Pilkada Makassar," cetus Danny.
Danny mengatakan, ia juga telah melakukan perhitungan suara secara real count. Menurut dia, kotak kosong merebut kemenangan di seluruh TPS di Kota Makassar. “Kota Makassar cetak sejarah baru di Indonesia calon tunggal kalah dari kotak kosong," ujarnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved