Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nomor urut satu, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), belum menyerah meski hasil quick count alias hitung cepat dari berbagai lembaga riset mengunggulkan pasangan nomor urut tiga, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS). NH-Aziz menyatakan masih menunggu hasil hitung nyata alias real count dari tim pemenangannya maupun hasil rekapitulasi KPU.
"Kita hargai hasil quick count, tapi itu bukan akhir dari perjuangan. Yang paling menentukan adalah real count dan itu masih kita tunggu," ujar NH, kepada awak media di kediamannya, Rabu (27/6).
Sejauh ini, perkembangan hasil real count dari tim NH-Aziz baru mencapai 20% data. Untuk sementara berdasarkan perhitungan mereka sendiri, ia dan Aziz unggul telak dibandingkan tiga pesaingnya, termasuk NA-ASS.
Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar itu menyampaikan hasil real count dari timnya sudah bisa kelihatan pada pukul 21.00-22.00 WITA. "Ya nanti setelah itu barulah kita bisa mengambil sikap," tegasnya.
Namun, berdasarkan hasil hitung cepat Celebes Research Center (CRC), pasangan nomor urut 3, NA-ASS unggul 42,69%, disusul NH-Aziz 26,35%, lalu IYL-Cakka 21,56%, dan terakhir Agus-Tanribali 9,39%.
"Dari hasil tersebut, sudah bisa dikatakan jika NA-ASS memenangi Pilgub Sulsel, dengan data masuk 96% dan partisipasi pemilih 75%," jelas Herman Heizer, Direktur CRC. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved