Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengaku dirinya merasa bersyukur dirinya bersama Ridwan Kamil dinyatakan memenangi Pilkada Jawa Barat 2018 versi hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga.
"Bangga sebagai kader PPP bisa hadir di pilgub dan menang," kata Uu yang baru tiba di media center tim Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, di Hotel Papandayan, Bandung, Rabu (27/6) petang. Sebelumnya Uu melakukan pencoblosan di kampung halamannya di Tasikmalaya.
Uu optimistis dirinya bersama Ridwan Kamil memenangkan pemilu meski masih sebatas hasil hitung cepat. Ia mengucapkan terima kasih kepada partai pengusung yang telah
mendukungnya.
"Quick count ini cikal bakal kemenangan. Kami mengucapkan terima kasih ke partai pengusung dan relawan dari berbagai komunitas. Baik yang bernuansa kepemudaan, keagamaan, dan sosial," katanya.
Berdasarkan hitung cepat yang dilakukan SMRC dengan data masuk 95,75%, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum memimpin perolehan suara yakni 32,21%. Sedangkan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan 12,81%. Sudrajat-Ahmad Syaikhu di posisi kedua mencapatkan 29,53%, dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi 25,45%.
Begitu pula versi Populi Center dengan data masuk 75%, RK-Uu unggul dengan 32,97%, TB Hasanuddin-Anton 12,34, Sudrajat-Syaikhu 28,57%, dan Deddy-Dedi 26,12%.
Menurutnya peran partai pengusung dan relawan sangat besar sehingga bisa menjadikan dirinya sebagai pemenang. "Saya berhasil, Kang Emil berhasil, karena mereka. Tanpa mereka, kami tidak ada apa-apanya," katanya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved