Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON gubernur Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin mengucapkan selamat kepada Ridwan Kamil yang dinyatakan sebagai pemenang Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018 versi hitung cepat sejumlah lembaga survei.
Hasanuddin mendatangi langsung media center pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, di Hotel Papandayan, Bandung, Rabu (27/6).
Hasanuddin mengatakan, dirinya sengaja mendatangi Emil untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya ini.
"Mari kita bangun warga Jawa Barat yang sejahtera dan berkeadilan. Saya menunjukan respect dan realistis," katanya.
Kunjungannya inipun, lanjut dia, sebagai bentuk penghormatannya kepada pemenang Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. Dia pun mengajak semua pihak untuk mendukung Ridwan-Uu agar bisa bekerja dengan baik dalam melayani warga Jawa Barat.
"Biar yang menang mengabdi. Jangan diganggu, jangan dijelek-jelekkan. Itu tidak baik, bukan tradisi kami," katanya.
Dia pun memastikan dirinya akan mendukung penuh Ridwan-Uu yang mendapat amanat dari warga Jawa Barat.
"Kepada saudara Ridwan Kamil plus Uu, saya realistis. Sebagai mantan prajurit, saya tentu menghormati. Saya tidak akan mengganggu," katanya.
Dia pun mengajak seluruh warga untuk bersatu dalam membangun Jawa Barat agar lebih baik.
"Di atas Jawa Barat yang damai, mari kita bangun persatuan. Rakyat mayoritas memberikan mandat ke beliau. Kami dukung sepenuh hati dan ikhlas," katanya.
Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih atas kedatangan Hasanuddin.
"Terima kasih, kedatangan beliau memberikan teladan," katanya.
Dia pun meminta izin kepada Hasanuddin jika dalam kepemimpinannya nanti menggunakan program-program yang digagas pasangan Hasanuddin-Anton.
"Ujung-ujungnya sama untuk Jawa Barat, untuk kesejahteraan. Atas nama RINDU dan tim, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya untuk PDIP," katanya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved