Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, pihaknya sudah menangkap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang membawa kabur logistik Pilkada di salah satu TPS di Kabupaten Jayawijaya, Papua.
"Yang bersangkutan sudah dibawa (ke kantor polisi), dan ini cuma 1 TPS saja," ujar Tito usai video conference hasil pemantauan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Mabes Polri, Rabu (27/6).
Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua mengatakan, masalah seperti itu bukan pertama kali terjadi. Menurutnya, alasan pelaku membawa kabur kotak suara ini karena keberpihakannya pada salah satu calon.
"Umumnya alasannya primordialisme. Keberpihakan terhadap paslon tertentu karena keluarga, suku, dan lain-lain. Tapi laporan dari Kapolda sudah ditangkap. Kemudian sudah dibawa," jelas Tito.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta kepolisian untuk mengawal secara ketat surat suara hasil pencoblosan dari setiap TPS
"Ini baru proses pencoblosan di TPS, masih ada tahapan tahapan lain yang menunggu. Masih butuh pengawalan. Kami sudah tekankan Pak Kapolri juga sudah menekankan aparat keamanan untuk mengawal surat suara ini agar aman sampai ke tempat penghitungan terakhir ya," kata Wiranto. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved