Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat dari pasangan Victory Joss minta pendukungnya tidak bereuforia berlebihan kendati unggul sementara dalam perolehan suara versi hitung cepat lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).
"Kita bersyukur dengan hasil quick count yang ada, tetapi tentunya kita menunggu dengan sabar perhitungan suara yang dilakukan KPU. Tidak boleh uforia dalam pesta pora. Kita serius bekerja dan berdoa karena tujuan hadir ialah membangun Nusa Tenggara Timur bukan menjadi gubernur," kata Viktor kepada wartawan di DPW Kantor Nasdem NTT, Rabu (27/6).
Sesuai hasil hitung cepat sampai pukul 15.40 Wita, Victory-Joss unggul 35,67% dalam perolehan suara jika dibandingkan perolehan suara tiga kandidat gubernur lainnya.
Perolehan suara terbesar kedua adalah pasangan Marianus Sae-Emi Nomleni sebesar 25,24% suara, pasangan Esthon Foenay-Christian mengumpulkan 21,07% suara, disusul pasanga Benny K Harman-Benny Litelnoni mengumpulkan 18,02%.
Hasil hitung cepat tersebut juga menyebutkan partisipasi pemilih dalam pilkada NTT sebesar 79%. "Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat NTT atas partisipasinya yang luar biasa dalam pilkada ini," kata Viktor.
Sesuai visi misi pasangan Victory-Joss (Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi), pihaknya akan membenahi mulai dari infrastruktur, listrik, air bersih, dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Target kita ialah membawa masyarakat NTT menuju sejahtera," tandasnya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved