Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN calon Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dan Cawagub Musa Rajekshah (Eramas) menang telak dari pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) dalam hitung cepat (quick count), Rabu (27/6).
Pantauan Media Indonesia di posko pemenangan Eramas di Jalan Rifa'i Medan, sejumlah relawan maupun pendukung Eramas semakin meramaikan posko tersebut.
"Kami sedang menunggu kehadiran Pak Edy dan Bang Ijek. Semoga Eramas menang," ujar Joko, pendukung Eramas, menjawab Media Indonesia.
Sementara pantauan di kediaman Djarot Syaiful Hidayat di Jalan Kartini Medan, sampai saat ini masih terlihat sepi. Namun di posko pemenangan
Djoss di Jalan Hayam Wuruk Medan juga hanya dihadiri oleh beberapa orang saja.
Cagub Sumut Edy Rahmayadi Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu), Edy Rahmayadi, mengaku sangat optimis menang seusai menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara (Pilgubsu) 2018 di TPS 15 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Medan.
"Insha Allah optimistis, 68% kemenangan," jawabnya singkat kepada wartawan seusai mencoblos.
Sampai berita ini dibuat, berdasarkan pemantauan hitung cepat dari berbagai versi menunjukkan Eramas unggul 56,7%, sedangkan pasangan Djoss hanya meraih 43,3%n.
Namun hasil hitung cepat tidak menjadi ukuran untuk setiap pasangan memenangkan Pilkada. Hasil resmi Pilkada Sumut ini masih harus ditentukan dengan hasil hitung manual yang
dilakukan KPU Sumut. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved