Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KOTAK kosong unggul untuk sementara di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan Celebes Research Center, hingga pukul 17.31 WITA kotak kosong untuk sementara unggul dengan suara 53,56%.
Sedangkan pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi memperoleh suara 46,44%. Dengan data yang masuk 67% dan partisipasi pemilih hanya 60%.
Dari pantauan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, kotak kosong unggul sebanyak 110 suara. Sementara untuk pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) sebanyak 68 suara.
Total suara sah sebanyak 178, sedangkan suara tidak sah sebanyak 6 surat suara. Total surat suara yang digunakan sebanyak 184 surat suara.
Sementara itu, hasil real count pasangan Appi-Cicu berbeda dengan quick count yang ada, hasilnya Appi-Cicu unggul tipis 50,08% dan kotak kosong 49,92%.
"Data itu diperoleh dari C1 saksi yang ada di TPS. Jadi kita tunggu saja hasil rekapitulasi dari KPU. Selisihnya tidak terlalu jauh," seru Ahmad, salah satu anggota tim Appi-Cicu. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved