Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KELOMPOK Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 001 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Medan, Sumatera Utara mendekorasi lokasi pemilihan dengan nuansa Piala Dunia yang saat ini lagi melanda dunia, khususnya di Sumatra Utara.
Cara yang tikda biasa itu dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018, Rabu (27/6).
"Dekorasi Piala Dunia kita buat untuk menekan angka golput. Agar masyarakat tertarik datang dan mencoblos," ujar petugas KPPS TPS 001 Kelurahan Merdeka, Utami Azrani, di Medan, Rabu (27/6).
Selain dekorasi tenda dan pernak-pernik piala dunia, ara anggota KPPS di TPS ini juga mengenakan jersey timnas yang berlaga di Piala Dunia Rusia 2018. Bendera-bendera negara juga dipajang di sana. Bola pun digantungkan di sejumlah titik di dalam.
"Motivasinya untuk mengajak orang mencoblos, kan pasti penasaran itu, supaya mereka tertarik, nggak malas di rumah. Tetap semangat," kataUtami.
Dia mengaku tidak sulit untuk mendekorasi TPS yang berada di Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, sesuai tema Piala Dunia. Apalagi semua anggota KPPS di sini sangat hobi sepakbola.
"Dekorasinya nggak lama karena kami pada semangat semua, jadi nggak terasa capek. Kami semua suka sepakbola, terutama Piala Dunia. Saya dukung sesuai jersey saya, Prancis," jelasnya.
Di TPS itu terdapat 621 pemilih yang terdaftar.
"Dengan nuansa Piala Dunia ini, KPPS berharap seluruh pemilih yang terdaftar hadir memberikan hak suaranya," ungkap Utami.
Hingga selesai pencoblosan, kurang dari 15% yang tidak mencoblos. Di TPS ini, Pasangan calon Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dan Cawagub Musa Rajekshah (Eramas) menang telak dengan 518 suara dari pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss). (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved