Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin unggul dalam hitungan cepat (quick count) berbagai lembaga survei dibanding lawannya pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah.
Pemantauan Media Indonesia di Jateng Rabu (27/6) jutaan warga Jawa Tengah sejak pagi telah berpartisipasi dalam Pilgub Jateng dengan mendatangi ribuan tempat pemilihan suara (TPS) yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan.
Setelah pencoblosan dilaksanakan sejak pagi pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB, puluhan ribu TPS mulai melakukan penghitungan suara. Hingga berita ini diturunkan penghitungan masih berlangsung dan perolehan suara pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin masih unggul dibanding lawannya Sudirman Said-Ida Fauziyah.
Demikian lembaga survai yang juga menggelar penghitungan cepat (quick
count) dalam Pilgub serebrak 2018 ini, pasangan Ganjar-Yasin tetap unggul dibannding pasangan Sudirman-Ida dengan keunggulan yang cukup mencolok.
Berdasarkab data quick count Pilkada Jateng versi Indo Barometer hingga
pukul 13.54 WIB dengan data masuk 21,0%, pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin 56,77% dan Sudirman Said-Ida Fauziyah 43,23%.
Demikian juga quick count Pilkada Jateng versi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) hingga pukul 15.00 WIB dengan data masuk 89% pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin 59,36% dan Sudirman Said-Ida Fauziyah 40,64%, quick count Pilkada Jateng versi LSI hingga pukul 14.20 WIB dengan data masuk 48,00% pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin 57,10% dan Sudirman Said-Ida Fauziyah 42,90%.
Sementara itu Litbang Kompas hingga pukul 15.48 WIB dengan suara yang masuk 96% pasanfan Ganjar Pranowo-Taj Yasin memperoleh 58,29% mengungguli pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah 41,71%. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved