Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN pencoblosan Pilkada serentak di Bali berlangsung aman, tertib dan lancar. Sejak pukul 07.00 Wita warga sudah berdatangan ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian warga mengenakan pakaian adat madya (ringan) Bali.
Berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei SMRC, hingga pukul 14.30 Wita, dari 89,67 persen data suara yang sudah masuk, paslon Wayan Koster-Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) unggul sementara 58,61%, sementara paslon Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) meraih 41,39%.
Masing-masing calon yang memberikan hak suaranya di daerah asalnya, unggul di TPS-nya masing-masing.
Seperti Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra di TPS 008 Banjar Bengkel Denpasar meraup 453 suara dari 503 suara sah.
Sementara Cagub Wayan Koster yang memberikan hak suaranya di desanya Desa Sembiran Kabupaten Buleleng hampir menyapu bersih suara yang masuk yakni meraih 461 suara dari 470 suara yang sah.
Begitu juga Cawagub Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang memberikan hak suaranya di Banjar Ubud Tengah meraih 411 suara dari total 537 suara sah. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved