Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG hari pencoblosan Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018 pada Rabu 27 Juni 2018, Wakil Calon Gubernur Jabar nomer urut satu Uu Ruzhanul Ulum berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran lebih panjang ketimbang hari-hari biasanya. Doa-doa tersebut, menurutnya, diberikan oleh ayah, kakek, paman dan para gurunya di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya.
"Semua yang diberikan oleh ayah, kakek, paman dan para guru berada di Pondok Pesantren akan tetap dibaca tapi selama ini kami tidak memiliki harapan lain terkecuali menang dalam pemilihan pada 27 Juni 2018. Namanya event lima tahun ini adanya rasa deg-degan menang dan tidak, akan tetapi kami tetap yakin di dalam hati akan menang karena semua hasil laporan sama banyaknya," kata Bupati Tasikmalaya tersebut, setelah membuka Kantor PDAM di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Selasa (26/6).
Berdasarkan survei eletabilitas, legalitas, popularitas yang dilakukan oleh sejumlah lembaga seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Barometer, Kompas dan MRC, Uu dan pasangannya, Ridwan Kamil berada di posisi tertinggi dibandingkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jabar lainnya.
Terkait sejumlah kampanye hitam yang menyudutkan ia dan Ridwan Kamil, Uu mengatakan pihaknya tidak akan melakukan perlawanan. "Saat ini memang ada informasi menjelekkan apalagi itu tidak sesuai dengan realita. Sekarang ini sudah banyak berbagai selebaran termasuk di dalam media sosial yang telah memojokan, namun kami dan kang Emil serta tim pemenangan tidak akan melakukan perlawanan karena Allah SWT tidak akan merubah takdir," paparnya.
Uu pun yakin, segala info yang menyudutkan dan merugikan pihaknya itu tidak akan berpengaruh karena masyarajat sudah pintar dalam menentukan pilihan mereka. "Saya sadar ini adalah wilayah politik tapi selama melakukan kampanye itu tidak pernah menyudutkan orang lain termasuk tim pemenangan, dan tentu masyarakat juga sudah pintar memilih calon pemimpin," pungkasnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved