Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
AKTIF kembali menjadi Gubernur Jawa Tengah setelah cuti kampanye selama tiga bulan, Ganjar Pranowo mengisi kesibukan di kantor dengan membereskan persoalan administrasi.
"Hari pertama masuk kerja hanya membereskan persoalan administrasi saja, ada beberapa surat yang hatus ditandatangani segera," kata Ganjar Pranowo Senin (25/6) usai upacara pagi di kantor Gubernur Jateng.
Begitu masuk kerja setelah cuti kampanye, ujar Ganjar, bagian tata usaha telah nengorder pekerjaan administrasi termasuk menandatangani surat-surat penting yang bersifat segera. Dengan begitu permasalahan administrasi selama tiga bulan ditinggal cuti harus sudah selesai hari ini.
Terkait kegiatan di luar termasuk permasalahan pemilu, Ganjar mengatatakan sebagai calon gubernur hanya akan melakuksn monitoring serya mengamsnkan pilkada. Seperti hari, kata dia, ini ada quick count dengan Kapolri, TNI, tapi diwakilkan kepada Sekda agar apa yang menjadi perintah dari pusat bisa langsung diselesaikan.
Menyangkut pelayanan publik dan pengaduan warga, Ganjar Pranowo mengaku sudah berjalan baik yakni mudah, murah dan cepat karena sistem yang sudah berjalan.
"Alhamdulilliah semua layanan dan pengaduan publik berjalan baik sampai masa cuti berakhir," imbuhnya (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved