Pilpres Ditunda,Demokrasi Ternoda

"PEMERINTAH bilang mereka butuh enam pekan untuk menumpas Boko Haram? Boko Haram telah berkembang selama enam tahun! Jika dalam enam pekan Boko Haram tidak dapat dikalahkan, mereka bisa saja menggunakan alasan itu untuk menunda lagi pemilihan presiden. Dengan begitu, hancurlah demokrasi Nigeria," ucap Jibrin Ibrahim, analis politik pada lembaga Pusat Demokrasi dan Pembangunan di Nigeria.

Pemerintah Nigeria memang dihajar kritik gara-gara memutuskan menunda pemilihan presiden (pilpres). Pilpres itu sedianya digelar 14 Februari, tetapi pada Minggu (8/2), komisi pemilu mengumumkan pilpres diundur menjadi 28 Maret.

Ketua Komisi Nasional Pemilu Independen (INEC), Attahiru Jega menyebut penundaan itu dilakukan karena ancaman keamanan dari kelompok ekstremis Boko Haram.

Penasihat keamanan nasional, Sambo Dasuki, juga mengingatkan keselamatan warga dalam pilpres tidak dapat dijamin, jika digelar pada 14 Februari. Alasannya, seluruh kekuatan militer dikerahkan untuk operasi penumpasan Boko Haram.

Jibrin Ibrahim punya pendapat berbeda. Ibrahim menilai alasan penundaan pilpres justru bersumber pada petahana presiden Goodluck Jonathan yang takut kalah dari pesaing ketatnya, yakni mantan panglima militer, Muhammadu Buhari, dari kubu oposisi All Progressives Congress (APC).

Buhari menuding INEC pasti bakal dipengaruhi selama masa penundaan pilpres sepanjang enam pekan. "Meskipun INEC punya kewenangan hukum sendiri, jelas, INEC telah dikondisikan sedemikian rupa supaya tunduk pada suatu pengaruh," kata Buhari. Kubu Buhari, yakni APC, menyebut keputusan pemerintah menunda pilpres itu sebagai kemunduran demokrasi.

Sebaliknya, Partai Demokrasi Rakyat (PDP) yang berkuasa menilai penundaan pilpres itu merupakan keputusan terbaik demi keberlangsungan demokrasi. Menurut analis, PDP bisa saja memanfaatkan masa penundaan pilpres selama enam pekan itu untuk mengumpulkan lagi dukungan dengan berbagai cara.

Kritik pedas juga dilontarkan koalisi lebih dari 20 kelompok warga sipil. Koalisi menyebut ketidakmampuan militer untuk melakukan pengamanan dalam pilpres, jika benar penundaan pilpres disebabkan ancaman serangan Boko Haram, merupakan pelanggaran tugas konstitusional.

Tentang penundaan pilpres Nigeria itu, Menlu AS John Kerry mengaku kecewa atas keputusan penundaan itu. Dia mengingatkan pemerintah Nigeria tidak menggunakan alasan keamanan sebagai dalih untuk menghalangi proses demokrasi. (AFP/Wey/I-3)