Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Roda pemerintahan dan aktivitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dipastikan tetap berjalan normal usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, Kamis (18/12).
Meski sejumlah ruangan di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi telah disegel oleh penyidik lembaga antirasuah, seluruh perangkat daerah diminta tetap fokus menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Hudaya, menegaskan bahwa insiden hukum tersebut tidak mengganggu agenda penyelenggaraan pemerintahan yang telah dijadwalkan.
"(Roda) pemerintahan tidak boleh berhenti. Semua kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujar Hudaya di Cikarang, Jumat (19/12).
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah ruangan strategis telah dipasangi garis segel KPK, di antaranya Ruang Kerja Bupati Bekasi, Kantor Dinas Cipta Karya, Kantor Dinas Bina Marga, dan Kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Sejumlah petugas keamanan internal tampak berjaga ketat di area-area yang disegel tersebut guna menjaga sterilitas lokasi selama proses hukum berlangsung.
Di tengah suasana duka birokrasi, Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memimpin Apel Hari Bela Negara ke-77 di Plaza Kompleks Pemda, Cikarang Pusat, Jumat pagi. Di bawah rintik hujan gerimis, Asep menegaskan pentingnya profesionalisme aparatur negara.
"Hari ini aktivitas tetap seperti biasa, pemerintahan berjalan dengan normal dan lancar," kata Asep usai apel.
Terkait status hukum bupati, Asep mengaku belum menerima konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum (APH) dan memilih untuk menghormati proses yang sedang berjalan di KPK. Ia menyebut komunikasi terakhir dengan Ade Kuswara terjadi dua hari lalu hanya membahas pembagian tugas disposisi agenda kepala daerah.
"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Informasi masih simpang siur, jadi saya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait detail masalahnya," tambahnya.
Dalam amanatnya sebagai Inspektur Upacara Hari Bela Negara, Wabup Asep menekankan bahwa semangat bela negara saat ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga kesiapan menghadapi tantangan global dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas negara.
Nilai-nilai bela negara, menurutnya, harus menjadi landasan bagi seluruh elemen di Kabupaten Bekasi untuk tetap tangguh dan konsisten dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, terlepas dari dinamika hukum yang tengah terjadi. (AK/P-5)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved