Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data terbaru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Bupati Bekasi, Ade Kuswara. Berdasarkan laporan yang disampaikan pada 11 Agustus 2025, total kekayaan orang nomor satu di Kabupaten Bekasi tersebut tercatat mencapai Rp79.168.051.653.
Data yang diakses melalui laman resmi e-LHKPN pada Jumat (19/12) ini menunjukkan profil kekayaan yang didominasi oleh kepemilikan aset tidak bergerak.
Sebagian besar pundi-pundi kekayaan Ade Kuswara terkonsentrasi pada aset tanah dan bangunan. Nilai aset properti ini mencapai angka fantastis, yakni Rp76.257.000.000, atau mencakup sekitar 96% dari total keseluruhan harta yang dilaporkan.
Aset tersebut tersebar di sejumlah titik strategis, mencerminkan portofolio investasi properti yang signifikan selama masa jabatannya maupun dari kepemilikan sebelumnya.
Koleksi Kendaraan Mewah
Selain properti, Bupati Bekasi juga melaporkan kepemilikan harta berupa alat transportasi dan mesin dengan nilai total Rp2.450.000.000. Menariknya, koleksi kendaraan Ade Kuswara mencakup beberapa unit mobil yang masuk kategori premium dan hobi, yakni Mitsubishi Pajero, Jeep Wrangler, dan Ford Mustang.
Dalam laporan yang sama, Ade juga mencantumkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp43.092.000. Sementara itu, untuk instrumen likuiditas berupa kas dan setara kas, ia melaporkan saldo sebesar Rp147.959.653.
LHKPN merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap penyelenggara negara sebagai bentuk transparansi dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Publik dapat memantau perkembangan harta kekayaan para pejabat secara terbuka melalui sistem yang disediakan oleh lembaga antirasuah tersebut. (P-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved