Strategi Pengelolaan Air Dianggap Mampu Mengatasi Risiko Banjir

BANJIR masih menjadi ancaman tahunan di sejumlah wilayah Jabodetabek. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada kuartal pertama 2025 mencatat Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan nilai kerusakan tertinggi akibat banjir, mencapai Rp680 miliar, tertinggi dibanding wilayah lain di Jabodetabek.

Area yang kerap terdampak meliputi Kecamatan Babelan, Tarumajaya, Kedungwaringin, Cibitung, Tambun Utara, Tambun Selatan, serta Setu. Sektor perumahan menjadi paling merugi karena kerusakan hunian dan hilangnya barang-barang kebutuhan dasar.

Direktur PT Agung Graha Persada Utama, Sigit Pratama, menjelaskan bahwa keberhasilan Grand Residence City (GRC) mengatasi risiko banjir berangkat dari perencanaan tata air dan pengelolaan elevasi lahan yang matang.

Baca juga : Cegah Banjir Susulan di Kabupaten Bekasi, BNPB Prioritaskan Perbaikan Tanggul

“Kami memanfaatkan fitur alam sebagai penyeimbang air. Di dalam kawasan terdapat tiga danau buatan seluas total sekitar 8,5 hektare,” ujar Sigit.

Ia menjelaskan, danau-danau tersebut dirancang sebagai retention pond atau kolam tampung air yang mampu menahan limpasan air hujan. Selain menekan potensi banjir, fitur itu juga berfungsi meningkatkan kualitas udara dan menjadi ruang terbuka kawasan.

Selain bebas banjir, Grand Residence City disebut memiliki nilai strategis sebagai hunian maupun investasi.

Kawasan ini juga terhubung dengan moda transportasi publik melalui layanan JR Connection yang dioperasikan Bus Sinar Jaya. Rute yang dilayani meliputi Blok M, Tanah Abang, Bandara Soekarno-Hatta, hingga Bandung.

“Dengan tambahan rute yang kini melintasi area sekitar GRC, penghuni memiliki pilihan transportasi lebih beragam. Ini sekaligus meningkatkan nilai strategis kawasan,” tutur Sigit.

CEO 9PRO Group, Sudianto Xie, menyebut GRC akan membuka klaster baru dalam waktu dekat.

“Harga unit rencananya berada di kisaran Rp900 jutaan, dengan desain kekinian dan tata ruang modern,” ujarnya.

Pengembang menyediakan fasilitas KPR serta memanfaatkan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk rumah tapak, yang diperpanjang pemerintah hingga 2026.

“Insentif ini menambah daya tarik investasi di Grand Residence City,” tambah Sudianto.

Selain hunian, kawasan ini juga menyediakan deretan ruko yang dapat dimiliki masyarakat dengan modal terjangkau. Dengan booking fee Rp10 juta dan uang muka Rp25 juta, calon pemilik sudah dapat memiliki ruang usaha strategis di wilayah yang terus berkembang. (Z-10)