Potensi Green Sukuk untuk Pembiayaan Pembangunan Ramah Lingkungan di Jakarta

SEIRING dengan transformasi Jakarta menuju kota global yang layak huni dan berkelanjutan membutuhkan terobosan nyata dalam pembangunannya. Salah satu potensi dan alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang ramah lingkungan tersebut adalah dengan green sukuk atau obligasi syariah (sukuk).

Pembangunan lanjutan LRT DKI Jakarta dengan skema green sukuk adalah contoh nyata inovasi pembiayaan yang ramahlingkungan, sesuai syariah, dan berkelanjutan. Ini mendukung misi Jakarta menjadi kota modern dengansistem transportasi bersih dan terintegrasi.

Dukung Pembangunan?

Hal itu mengemuka dalam acara Focus Group Discussion (FGD) ke-66 bertema Mewujudkan Jakarta Ramah Lingkungan, Menggali Potensi Green Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur untuk  Mewujudkan DKI Jakarta Yang Ramah Lingkungan. Kegiatan ini selenggarakan oleh Jakpro berkolaborasi dengan Kelompok Notaris Pembaca, Pendengar, dan Pemikir (Kelompencapir). 

Baca juga : DPRD DKI Dukung Formula E Tetap Digelar di 2024

Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan. "Kami kenalkan inisiatif strategis bertajuk JakGreen membahas potensi pembiayaan hijau ini untuk pembangunan Jakarta," ujar Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Iwan Takwin dalam FGD di Jakarta, dalam keterangan resmi, Rabu (16/7)

Ramah Lingkungan?

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Jakpro terlibat langsung membangun Jakarta yang lebih ramah lingkungan. "Kami berkomitmen mengambil peran strategis melalui JakGreen yang merupakan platform yang mengintegrasikan proyek rendah karbon, adopsi teknologi hijau, dan skema pembiayaan berkelanjutan," kata Iwan.

Green sukuk adalah obligasi syariah (sukuk) untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan air bersih, transportasi rendah emisi, dan konservasi alam.

Baca juga : DKI Bayar Rp207 Miliar untuk Formula E, DPRD: Jangan Maksa

Ruang Dialog?

FGD ini menjadi ruang dialog lintas sektor. Melibatkan pemerintah pusat dan daerah, regulator keuangan, investor, BUMD, akademisi, hingga praktisi hukum untuk menelaah potensi penerbitan green sukuk daerah sebagai skema pendanaan alternatif. 

“Fokus utama tertuju pada proyek LRT Jakarta, sebagai infrastruktur publik rendah emisi yang selaras dengan arah pembangunan hijau ibu kota," kata dia.

Wujud Konkret?

Pihaknya juga mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta dalam membentuk Tim Nilai Ekonomi Karbon sebagai wujud konkret komitmen transisi energi dan aksi iklim.

"Dengan nilai investasi hijau mencapai Rp14,3 triliun, kami percaya kolaborasi lintas sektor dan inovasi pendanaan seperti green sukuk adalah kunci untuk mewujudkan Jakarta yang tangguh, kompetitif dan inklusif di masa depan," kata dia.

Produk Inovatif?

Sementara itu, pemerhati UMKM yang juga notaris, Dewi Tenty Septi Artiany, menyampaikan green sukuk merupakan bentuk inovatif dari sukuk yang mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan sesuai syariah. Ia bukan hanya alat keuangan, tapi juga alat perubahan sosial dan lingkungan. 

“Pemda bisa ikut menerbitakan green sukuk untuk membiayaiproyek hijau dengan prinsip syariah.  Dengan green sukuk ini akan bisa membuka akses pendanaan yang lebih luas,” jelasnya. 

Regulasi Turunan?

Beberapa isu krusial mencuat dalam forum, antara lain pentingnya regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang memungkinkan penerbitan sukuk oleh daerah, kesiapan kelembagaan dan proyek, serta strategi menarik minat investor terhadap instrumen pembiayaan berbasis syariah dan berwawasan lingkungan.

Diskusi juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi pijakan awal bagi peta jalan green sukuk daerah. Termasuk, kajian proyek yang layak, model pendanaan, potensi mitra investor hingga pembentukan tim lintas sektor yang akan mengawal proses secara berkelanjutan. 

Beberapa Perhatian?

Dalam kesimpulan dan rekomendasi yang disusun, disampaikan jika ingin sukses dalam menerbitkan sukuk daerah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan,  yakni investment story yang menarik, didukung oleh tim penerbitan obligasi yang profesional, memiliki peringkat atas obligasi, struktur obligasi yang kompetitif, pemasaran yang efektif, dan timing penerbitan obligasi yang tepat. 

Hanya saja penerbitan green sukuk tidak mendapatkan penjaminan dari pemerintah. Karenanya harus dipersiapkan dana khusus jika terjadi penarikan dari nasabah. (Cah/P-3