Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyatakan balap mobil Formula E bisa saja tetap diselenggarakan tahun depan. Menurut dia, hajatan politik Pemilu dan Pilkada serentak yang digelar tahun depan secara beruntun tidak bisa menjadi dalih penyelenggaraan diundur ke beberapa tahun mendatang.
Sebab, Formula E sudah tidak menjadi urusan Pemprov DKI tetapi sudah murni sebagai kesepakatan bisnis antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara dan FIA sebagai induk organisasi balap mobil dunia serta Formula E Operations (FEO) sebagai induk Formula E.
"Ya pertama penyelenggaranya dari segi waktu itu sih bisa-bisa aja. Tidak bisa juga tahun pemilu jadi alasan. Itu kan bisa disiasati waktunya. Tidak harus bersamaan dengan pemilu kan. Bisa aja 1 bulan setelah atau di pertengahan waktu antara Pemilu dan Pilkada," kata Pantas ditemui Media Indonesia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/11).
Baca juga: Jakpro Pastikan Formula E Tetap Digelar Tahun Depan
Sementara itu, ia juga berharap, Jakpro bisa meningkatkan profesionalitas dalam menggarap agenda internasional tersebut sehingga prospek bisnis serta keuntungan yang bisa diraih lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terlebih lagi, jika jadi dilaksanakan tahun depan, pelaksanaan Formula E itu akan menjadi yang ketiga kalinya sekaligus terakhir diadakan di Jakarta. Momen tersebut harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk meraih keuntungan dan menunjukkan Jakarta mampu menjadi kota global.
Sebagaimana diketahui, Jakarta telah menyetor 'commitment fee' sebesar Rp560 miliar pada 2019 melalui APBD DKI untuk menjadi tuan rumah balap Formula E selama tiga musim pada 2022, 2023, dan 2024.
Baca juga: Momentum Libur Akhir Tahun, PKS Dorong Formula E Diadakan Akhir 2024
"Kemudian orientasi bisnisnya harus tajam dari segi penyelenggara. Karena ini jadi beban dia, maka insting bisnis dia harus kuat," kata politikus PDIP itu.
Sementara itu, hingga kini nama Jakarta masih belum tercantum dalam daftar kota-kota yang akan menyelenggarakan Formula E tahun depan. Kota-kota Asia yang akan menjadi tuan rumah Formula E tahun depan adalah Diriyah (Arab Saudi), Hyderabad (India), Tokyo (Jepang), dan Shanghai (Cina).
FIA menyebut tidak adanya Jakarta dalam daftar tuan rumah Formula E karena mengkhawatirkan aspek keamanan penyelenggaraan karena bertepatan dengan tahun politik. (Z-10)
Pemprov Jakarta terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak
Proyek ini merupakan langkah nyata untuk memperluas kehadiran BWH Hotels di Indonesia dan mendukung pertumbuhan destinasi wisata dan bisnis di kawasan TB Simatupang, Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Pramono mengakui ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemprov Jakarta hendak membongkar tiang monorel yang mangkrak itu.
Tingginya angka kebakaran juga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk tidak mengabaikan faktor-faktor pemicu yang kerap dianggap sepele.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved