Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan merumuskan langkah efektif dalam menangani persoalan tawur dan kemacetan di Ibu Kota.
Adapun sejumlah kebijakan tengah dikaji, mulai dari pelibatan kriminolog dan psikolog, kampanye besar #JagaJakarta, hingga pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran.
Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali mengatakan tawur menjadi masalah turun menurun dan perlu penanganan lebih lanjut.
"Kita akan kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas di sekitar Jakarta untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (27/6)
Sementara itu, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menekankan perlunya tindakan tegas untuk menghentikan aksi tawur.
“Perlu ada enforcement yang kuat. Teori ‘broken windows’, di mana pelanggaran kecil langsung ditindak, bisa diterapkan juga dalam konteks ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Soemarno, menambahkan, kampanye besar bertajuk #JagaJakarta dapat menjadi salah satu pendekatan.
Ia juga mendorong intensifikasi patroli oleh Forkopimda serta pemanfaatan teknologi CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI). (Far/P-2)
Banjir terjadi di 54 RT dan 23 ruas jalan Jakarta sejak Rabu (29/1) dini hari dan saat ini sudah sudah berangsur surut.
Pentingnya integritas dan profesionalitas insan Adhyaksa dalam menghadapi tantangan penanganan korupsi yang semakin kompleks
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Pasalnya, uji coba program itu sudah berjalan pada tahun ajaran baru ini.
Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan.
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved